PIKIRAN RAKYAT - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berbicara soal perlu atau tidaknya Indonesia membentuk satu badan atau kementerian yang mengurusi khusus soal perumahan.

Anies hadir dan menjadi pembicara dalam talkshow Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta. Seusai memberikan paparan, seorang peserta rakernas mengajukan diri menjadi penanya untuk meminta pandangan Anies soal pembentukan kementerian khusus terkait perumahan.

"Apakah perlu Kementerian Perumahan? Jadi kami melihat ada satu urusan besar yang sesungguhnya memerlukan badan atau kementerian khusus. Kita belum sampai pada fase kesimpulan apakah ini badan atau kementerian. Apa itu? Perkotaan," kata Anies di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, Jumat, 10 November 2023.

Dalam kacamata Anies, seharusnya terkait perumahan itu merupakan bagian dari masalah perkotaan dan bukan sekadar bagian dari pekerjaan umum. Menurutnya perumahan dan perkotaan itu sebagai satu isu yang sama.

Baca Juga: Kala NasDem Sokong Ahok di Pilkada 2017, Anies: Bertahun-tahun Saya 'Digebukin'

Dia melihat untuk saat ini semestinya negara secara khusus ikut terlibat dalam menangani isu perkotaan tersebut. Hal itu karena jumlah masyarakat tinggal di perkotaan diperkirakan bakal semakin meningkat.

Anies memperkirakan sebanyak 75 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan dalam kurun waktu dua dekade mendatang.

"Nah kami melihat perkotaan, hari ini perlu ditangani khusus oleh negara. Hari ini 56 persen penduduk Indonesia di perkotaan, 10 tahun lagi diperkirakan 66 persen, tahun 2045, 12 tahun berikutnya itu akan terjadi 75 persen dari penduduk Indonesia berada di perkotaan," kata Anies.

"Kami pemerintah negara Republik Indonesia belum memiliki kementerian, badan yang mengurusi perkotaan. Bagaimana kota itu harusnya dikembangkan, bagaimana transportasi di perkotaan itu dikembangkan, bagaimana sistem pengelolaan limbah perkotaan itu diatur, bagaimana energi perumahan itu diatur, bagaimana distribusi energi di perkotaan diatur," ucap Anies.

Baca Juga: Anies Baswedan Minta Istilah 'SDM' Diganti Jadi 'Kualitas Manusia'

Menurut Anies, begitu banyak aspek perkotaan yang saat ini bahkan membuat para wali kota di seluruh Indonesia kebingungan untuk melakukan pembangunan kota masing-masing karena tidak memiliki pedoman (guideline).

"Begitu banyak aspek perkotaan yang hari ini wali kota-wali kota se-Indonesia enggak punya guideline. Bapak ibu tanya pak bagaimana membangun kota ini? "Bingung pak", lah kok bingung mana dari pusat? Enggak ada,"

"Kalau Kementerian Desa memang ada. Tanya kepala desa, ada gak guideline, ada pengelolaan desa yang baik a,b,c, d, kebutuhan desa apa a,b,c,d, semua desa ada guideline-nya tapi di kota enggak ada, maka tidak aneh kota-kota kita kecil terus enggak jadi gede," ucapnya.

Menurut Anies karena tidak diberikan tempat khusus terkait perkotaan itu sehingga dampaknya terasa saat ini. Ia pun lantas bertanya kepada peserta tentang berapa perbandingan anggaran untuk pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Kementerian PUPR.

"Kemungkinan ini perumahan bicara perkotaan dan perumahan rakyat karena itulah yang menjadi satu kesatuan perumahan rakyat dan perkotaan. Kami setuju bahwa ketika tidak diberikan tempat khusus mungkin seperti sekarang. Kalau saya boleh tahu di antara anggaran PUPR itu berapa persen PU-nya berapa persen PR-nya?" tanya Anies.

"Jadi menurut beliau perumahannya enggak sampai 10 persen PU-nya 90 persen. Nah ini harus diubah karena kita pentingnya adalah membangun rumah-rumah untuk tiap-tiap rakyat dan keluarga keluarga di Indonesia," ujarnya.***