JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. menyatakan masyarakat Indonesia tidak sering terlibat konflik antarkelompok karena hukum di Tanah Air tidak menjadi alat untuk bermusuhan, tetapi alat untuk membangun harmoni.

Konflik antarmasyarakat, menurut Mahfud Md, cenderung bisa diselesaikan tanpa dibawa ke pengadilan karena restorative justice (keadilan restoratif) hidup di tengah masyarakat. "Itu (restorative justice) hukum kita yang bersumber dari budaya Pancasila kita, itu namanya restorative justice. Itu hidup. Masyarakat kita yang 270 juta jiwa aman-aman saja karena restorative justice hidup di tengah masyarakat," katanya.

Menkopolhukam mengatakan bahwa pihaknya akan mengembangkan restorative justice agar hukum di Indonesia tidak untuk menjadi landasan konflik dan peperangan yang memecah belah bangsa. Hukum di Indonesia juga diharapkan tidak dijadikan landasan untuk mengalahkan orang lain. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud Md. mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih bermasalah di lapisan atas dan bawah.

Baca Juga :

Tim Percepatan Reformasi Hukum Sampaikan 150 Rekomendasi ke Presiden

Di lapisan atas, lanjut dia, korupsi dan kolusi masih banyak terjadi, misalnya dalam pembuatan undang-undang. "Di lembaga legislatif kita, banyak korupsi pembuatan undang-undang (UU), berkolusi dengan pengusaha-pengusaha hitam yang titip agar pasal-pasal tertentu masuk ke UU dan pasal-pasal lain keluar dari UU bahkan kalau perlu dicoret," kata Mahfud usai memberikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Pancasila di Jakarta, Kamis.

Peraturan yang terus berubah, menurut dia, membuat pelaku usaha kesulitan untuk berinvestasi di Indonesia.

Sementara itu, di tingkat bawah, sebagian masyarakat masih mengalami perampasan tanah atau sertifikat tanahnya beralih kepada orang lain.

Baca Juga :

Mahfud: Indonesia-Korea Punya Modal Kuat dan Unik untuk Kemitraan Strategis

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara