AYOBOGOR.COM - Wali Kota, Bima Arya, berupaya agar keindahan kota Bogor tetap terjaga selama masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar rapat koordinasi Penyelenggaraan Pemilu bersama unsur Forkopimda, KPU, Bawaslu dan Partai Politik di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor pada, Senin 23 Oktober 2023.

Rapat koordinasi (Rakor) tersebut dipimpin langsung oleh Bima Arya ini membahas titik pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang diizinkan dan dilarang untuk peserta Pemilu 2024 di Kota Bogor.

Baca Juga: Donat Es Krim Jajanan Enak dan Unik di Bandung, Miliki Rasa Ngeunah Pisan

Bima berharap agar tahapan Pemilu di Kota Bogor ini bukan saja berjalan lancar, tapi juga membahagiakan dan mencerahkan untuk semua.

Hasil dari rakor ini telah disepakati beberapa hal, salah satunya tentang bagaimana caranya agar sosialisasi peserta Pemilu 2024 tetap ada ruangnya, namun Kota Bogor juga tetap tertib.

"Kita coba cari titik temunya. Dan tadi ada beberapa kesepakatan yang disepakati," ujar Bima Arya dilansir AYOBOGOR.COM dari kotabogor.go.id.

Selain itu disepakati juga soal sosialisasi melalui pemasangan APS diperbolehkan dan tidak melanggar aturan selama tidak ada visi misi dari peserta Pemilu 2024.

Baca Juga: Izin Jadi Cawapres di Pilpres 2024 Tidak Membuat Gibran Mundur dari PDIP?

"Sekarang memasang APS boleh asal tidak ada visi misi. Jadi hanya sebatas nama, foto, nomor urut Caleg, Dapil. Tidak ada visi misi dan tidak ada ajakan, itu dibolehkan," sambungnya lagi.

Aturan lainnya yang harus dipatuhi oleh calon legislatif dan prtai politik adalah lokasi pemasangan APS.

Diantaranya di jalur protokol, seperti Sistem Satu Arah (SSA), Jalan Jenderal Sudirman dan sebagian Jalan Pajajaran.

Khusus, untuk Jalan Pajajaran itu berlaku dari arah exit Tol Baranangsiang hingga ke Perumahan Baranangsiang Indah (BSI) sampai ke simpang McD Lodaya.

Baca Juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Kembali Teratas di Survei Pilpres 2024

"Itu steril, tidak boleh ada alat peraga kecuali videotron. Jadi baliho, spanduk dan lain-lain tidak ada. Itu kita sepakati. Jalur-jalur lain boleh asal rapi," kata Bima Arya.

Kesepakatan ketiga yakni Pemkot Bogor telah menentukan titik-titik pemasangan APS yang diperbolehkan di 17 titik eksisting yang disiapkan khusus untuk kampanye politik.

Pihaknya juga memfasilitasi sejumlah videotron yang ada di Kota Bogor untuk digunakan bagi Parpol dalam memasang APS.

"Fasilitas ini untuk Parpol, bukan untuk Caleg. Jadi partai-partai punya slot di videotron di Kota Bogor, tidak dipungut biaya khusus Parpol semuanya, kita akan alokasikan. Kalau Caleg bayar," pungkasnya.***