PIKIRAN RAKYAT – Menteri Investasi yang juga politisi Partai Golkar, Bahlil Lahadalia memberikan klarifikasi terkait isu penundaan Pemilu 2024. Muncul tudingan campur tangan presiden, Bahlil mengaku bahwa ide penundaan ini datang darinya.

"Yang ngomong pertama tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia,” kata Bahlil saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Penerus Negeri di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 28 Oktober 2023.

“Saya tidak pernah diperintah oleh siapa pun," katanya.

Usulan itu disampaikan Bahlil menanggapi hasil survei yang digelar Indikator Politik Indonesia pada 2021. Dalam survei itu disebutkan bahwa para pelaku usaha menyarankan agar Pemilu 2024 ditunda, lantaran masih terdampak pandemi. Menurutnya, ide itu dapat diimplementasikan jika sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga: Pembelaan Stafsus Mensesneg Soal Permintaan Jokowi Tiga Periode: Keabsahannya Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

"Tapi saya katakan bahwa itu harus ada aturannya. Silakan aspirasi itu diserahkan kepada parlemen dan hukum memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan, ya monggo, kalau tidak, ya tidak usah," ujarnya.

Bahlil tidak menyangka isu tersebut kembali dibicarakan, terlebih dia tidak mencalonkan diri sebagai kontestan Pilpres 2024.

Pemilu 14 Februari 2024

Pada 10 April 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kala itu, Jokowi menegaskan bahwa jadwal pemilu dan pilkada sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Mengaku Roasting yang Dilakukan Kiky Saputri Kurang Keras: Masa Gitu Aja Baper

“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujarnya.

Tahapan pemilu dimulai sejak pertengahan Juni 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pada 12 April 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 dilantik untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024.***