JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) enggan memberikan tanggapan soal pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan permintaan presiden tiga periode berasal dari "Pak Lurah".

Menurut Cak Imin, hal tersebut sebaiknya ditanyakan kembali kepada Hasto Kristiyanto.

"Tanya Pak Hasto aja, jangan tanya saya. Itu pertanyaan yang mengandung bahaya," ujar Cak Imin usai menghadiri acara Rakorda DPP IMM DKI Jakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Sebelumnya, Cak Imin merupakan salah satu tokoh yang mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Baca juga: Soal Presiden 3 Periode, Sekjen PDI-P: Saya Bertemu Menteri dan Ketum Parpol, Dikatakan Permintaan Pak Lurah

Bahkan, ia saat itu juga mengklaim memiliki big data sebagai justifikasi untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, penundaan pemilu ini diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu.

Selain Cak Imin, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mendukung wacana perpanjangan itu.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sosok yang meminta untuk perpanjangan masa jabatan presiden adalah "Pak Lurah". Tetapi, ia tidak menyebut siapa sosok "Pak Lurah" yang dimaksud.

Baca juga: Projo Tepis Tudingan Jokowi Minta 3 Periode

Hasto bahkan mengaku bahwa ia bertemu dengan menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang menyinggung big data terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hasto, permintaan itu disuarakan oleh beberapa ketua umum (ketum) partai politik (parpol).

"Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan 'Pak Lurah'," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Namun, Hasto menegaskan bahwa PDI-P menolak permintaan itu karena bertentangan dengan konstitusi.

Baca juga: Deretan Tokoh yang Dulu Dukung Wacana Masa Jabatan 3 Periode

Perihal wacana permintaan presiden tiga periode kembali mengemuka setelah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu memeberkan asal muasal persoalan Presiden Jokowi dengan PDI-P.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Namun, pernyataan Adian Napitupulu itu telah dibantah oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Puan mengaku belum pernah mendengar dan mengetahui ada permintaan Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan.

Baca juga: Soal Presiden 3 Periode, Sekjen PDI-P: Saya Bertemu Menteri dan Ketum Parpol, Dikatakan Permintaan Pak Lurah

-. - "-", -. -