FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berlatar belakang pengusaha mengaku telah menutup pabrik racun tikus miliknya sejak ditunjuk sebagai Mentan, Rabu 25 Oktober kemarin.

Amran tak ingin ada konflik kepentingan, titip proyek, korupsi, kolusi, dan nepotisme di kementerian yang digawanginya.

Pabrik racun tikus yang ditutup ini erat kaitannya dengan pertanian. Sehingga untuk menghindari konflik kepentingan, Amran memilih menutupnya.

"Perusahaan yang berhubungan sama pertanian aku tutup, yang racun tikus. Tapi yang lain jangan ditutup dong, kan enggak ada hubungannya sama pertanian," tutur Amran di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Kamis (25/10/2023).

Bukan baru-baru ini saja dirinya enggan berkompromi dengan korupsi dan konflik kepentingan, di periode pertamanya sebagai Mentan 2014-2019, Amran melakukan kebijakan yang sama.

"Pernah aku main main di sini? Pernah aku titip? Enggak ada kompromi. Intinya aku tidak punya konflik kepentingan. Jadi jangan fitnah," tegasnya.

Bukannya harta bertambah, Amran mengatakan 5 tahun jadi menteri kekayaannya justru menyusut hingga Rp 50 miliar.

Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang disampaikan Amran kepada KPK, jumlah harta kekayaan Amran Sulaiman per 31 Desember 2018 tercatat Rp274.902.380.449, serta utang sebesar Rp309.380.449.

Jumlah harta kekayaan Andi Amran Sulaiman itu kemudian menyusut selama menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK periode 2014-2019.

Hal ini terlihat dari laporan harta kekayaan yang disampaikan ke KPK per 5 November 2014, atau tahun pertama menjadi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman memiliki harta kekayaan sebesar Rp.325.269.766.352, atau menyusut sekitar Rp50.367.385.903.

"Sudah percaya kan? Masa mau berubah? Enggak lah," imbuhnya.

Tak hanya itu, Amran kembali melakukan terobosan lamanya dengan meminta KPK berkantor di Kementerian Pertanian.

Hal itu dilakukan agar aparat penegak hukum ikut aktif dalam melakukan pengawasan internal di kementeriannya.

"Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian," ujar Mentan Amran kemarin.

Amran ingin Kementan kembali mendapat kepercayaan publik, mengembalikan martabat di mata masyarakat.

Selain itu, Amran juga mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di Kementan. Ini sudah menjadi tradisi Amran tidak mau menerima bingkisan dalam bentuk apa pun dan dimanapun. (*)