PIKIRAN RAKYAT - Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau kepada jajaran seluruh pejabat utama dan pegawai Kemenko Polhukam agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis usai dirinya mendaftar sebagai peserta kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Arahan tersebut disampaikan oleh bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo ini saat menggelar di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Oktober 2023.

"Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi calon wakil presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya," kata Mahfud.

"Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain," tuturnya kemudian.

Baca Juga: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Bakal Jalani Medical Check Up Minggu, 22 Oktober 2023

Mahfud menegaskan, urusan capres dan cawapres merupakan urusan pribadinya dan bukan dalam posisi sebagai Menko Polhukam. Maka dari itu, Mahfud meminta pegawai Kemenko Polhukam agar tidak terlibat dalam urusan dukung mendukung terhadap dirinya, dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Bahkan, Mahfud berjanji imbauan tersebut juga akan disampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar Pemilu berjalan netral.

"Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu soal lain. Urusan Cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan," ucapnya.

Politik yang harus dikembangkan Kemenko Polhukam, lanjut Mahfud, adalah politik aspiratif, politik kebangsaan serta politik ideologis, agar ideologi Pancasila kuat tertancap di negara ini. Konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.

"Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor, sehingga, jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah," ujarnya memungkasi.***