KOMPAS.com - Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyebut, Prabowo Subianto bakal kerepotan jika tidak menggandeng tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres).

Menurut Umam, situasi itu akan timbul jika pasangan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) dan PDI-P menggunakan variabel NU dalam penentuan calon wakil presiden mereka.

Koalisi pengusung Prabowo harus benar-benar “mengocok” ulang skema cawapresnya.

Baca juga: Mahfud MD Tiba di Tugu Proklamasi Sebelum Daftar ke KPU

“Sebab, jika Prabowo tidak menggandeng tokoh Nahdliyin, maka mesin pencapresan Prabowo akan kerepotan mengkonsolidasikan basis jaringan Nahdliyin untuk berpihak kepadanya,” ujar Umam saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/10/2023).

Adapun sejauh ini, KPP telah memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan.

Sementara, PDI-P dan PPP telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pendamping Ganjar Pranowo.

Baik Muhaimin maupun Mahfud dipandang sebagai representasi kaum santri dan warga Nahdliyin.

Menurut Umam, kehadiran Mahfud dalam gelanggang pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memecah basis kekuatan politik NU.

Baca juga: Mahfud Ajak Sam Bimbo, Cak Lontong, dan Kiai Saat Daftar ke KPU

Keberadaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berpotensi mengganjal target PKB yang berupaya menyatukan basis pemilih NU untuk mendukung Anies dan Muhaimin.

Berkaca dari situasi ini dan dalam waktu yang terbatas mengingat pendaftaran capres-cawapres hanya sampai 25 Oktober, Umam mengingatkan Prabowo harus memperhitungkan variabel NU yang menjadi representasi kelompok Islam moderat.

“Untuk mengamankan basis kekuatan politiknya, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang,” ujar Umam.

Sejauh ini, beberapa nama yang masuk dalam daftar bursa cawapres Prabowo antara lain, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

-. - "-", -. -