AYOBANDUNG.COM -- Pembatalan izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat (GIM) di Kota Bandung menjadi sorotan tajam dalam ranah politik Indonesia. Keputusan ini memicu perdebatan sengit dan pernyataan kontroversial, melibatkan bakal calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, serta Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin. Peristiwa ini menggugah pertanyaan penting tentang demokrasi dan netralitas pejabat publik.

Awalnya, keputusan pembatalan izin untuk menggelar acara diskusi yang dihadiri oleh bakal calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, memunculkan kritik tajam dari Muhaimin Iskandar. Cak Imin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyebut Bey Machmudin sebagai "picik" karena keputusannya ini. Cak Imin menggambarkan keputusan ini sebagai sikap yang tidak adil dan tidak seharusnya terjadi dalam dinamika politik.

Cak Imin menekankan pentingnya para pejabat publik bersikap adil kepada semua kandidat yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Menurutnya, semua bakal capres dan cawapres saat ini memiliki hubungan personal yang baik, termasuk dirinya dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dua tokoh penting dalam dunia politik Indonesia. Dia berharap agar semua pejabat publik memperlakukan kompetisi politik sebagai proses biasa.

Pembatalan izin GIM ini juga tidak terjadi untuk pertama kalinya. Cak Imin mengingatkan tentang peristiwa serupa ketika ia hendak menggunakan gedung di UIN Ciputat yang juga mengalami pembatalan izin. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pendukungnya dan menggugah pertanyaan tentang netralitas pejabat publik dalam mendukung proses demokrasi.

Baca Juga: Gugatan PSI soal Batas Usia Capres-Cawapres Ditolak MK, Gibran Rakabuming Malah Reaksi Begini

Menanggapi pembatalan ini, Komunitas Change Indonesia melaporkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Ombudsman terkait perlakuan berbeda terhadap relawan Anies Baswedan yang akan menggunakan GIM untuk kegiatan diskusi. Pembatalan izin GIM untuk acara yang dihadiri Anies pada 8 Oktober 2023 menjadi sorotan dalam laporan tersebut.

Cak Imin dan pihak Change Indonesia mendesak agar pejabat publik bertindak dengan adil dan tidak diskriminatif dalam mendukung kegiatan politik. Laporan ini menjadi langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pejabat publik akan memperlakukan kompetisi politik sebagai proses yang biasa dan tidak memihak.

Dalam menjawab laporan tersebut, Bey Machmudin menganggapnya sebagai langkah yang tepat dalam upaya masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pelayanan administrasi. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjelaskan alasan pembatalan izin gedung kepada Ombudsman.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan tanggapannya terhadap laporan ini. Beliau mengingatkan pentingnya setiap tindakan administratif yang didasari oleh argumen dan payung hukum yang tepat. Pesan ini mencerminkan kebutuhan akan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan administratif.

Baca Juga: Pendaftaran PPPK di Bandung Barat Ditutup, Pelamar Capai 1.714 Orang

Pembatalan izin penggunaan GIM menciptakan diskusi penting tentang prinsip-prinsip demokrasi, netralitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertanyaan tentang bagaimana pejabat publik harus memperlakukan kegiatan politik dan kompetisi politik menjadi inti dari perdebatan ini.