FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut ada 28.778 sekolah inklusif di Indonesia saat ini. Meningkat drastis dibanding 2015 yang hanya 3.610.

Hal itu disampaikan Risma saat pembukaan Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025.

“Jumlah sekolah inklusif di Indonesia meningkat secara signifikan, yaitu dari 3.610 pada tahun 2015 menjadi 28.778 pada tahun 2020,” kata Risma dalam sambutannya saat pembukaan AHLF di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa 10 Oktober 2023.

Ia mengungkapkan, hal tersebut implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai wujud komitmen sejati Pemerintah Indonesia untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak sekitar 22,97 juta warga penyandang disabilitas di seluruh sektor pembangunan.

“Misalnya saja di bidang pendidikan, Indonesia telah menerapkan sistem pendidikan inklusif sehingga anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama untuk bersekolah di sekolah reguler,” ujarnya.

Diketahui, AHLF on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 berlangsung di Makassar pada 10-12 Oktober 2023. Para peserta forum ini terdiri atas Menteri dan Pejabat Senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra.

Forum ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan di ASEAN dalam memperkuat pembangunan inklusif disabilitas, termasuk melalui pembelajaran dari dampak situasi pandemi terhadap kehidupan para penyandang disabilitas.

Forum juga akan mengevaluasi kemajuan upaya pengarusutamaan penyandang disabilitas ke dalam seluruh pilar Masyarakat ASEAN melalui Tinjauan Jangka Menengah ASEAN Enabling Masterplan (AEM) tahun 2025 dan memproyeksikan kerja sama dan kemitraan yang efektif ke depan.

Dalam AHLF akan disampaikan berbagai paparan, dari Ketua ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD), Yang Mulia Dato’ Sri Hajah Nancy Sukhri. AMMSWD bertujuan untuk menentukan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial di ASEAN, serta Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn dan sejumlah tokoh terkemuka lainnya dari berbagai negara.

Pada acara AHLF secara back-to-back juga akan diselenggarakan ASEAN - US Dialogue untuk menguatkan komitmen dalam memajukan tata kelola pemerintahan terkait implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
(Arya/Fajar)