PIKIRAN RAKYAT - Mantan Wali Kota Bima, M Luthfi, yang menjabat selama periode 2018-2023, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Luthfi diduga terlibat dalam menerima gratifikasi dalam berbagai proyek yang berlangsung pada Tahun Anggaran 2019-2020. Total uang suap yang diduga diterima oleh Luthfi mencapai Rp8,6 miliar.

Firli juga mengungkapkan bahwa uang hasil korupsi tersebut diduga disimpan melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan Luthfi, termasuk anggota keluarganya.

"Penyidik telah menemukan bukti adanya penerimaan gratifikasi oleh Luthfi, termasuk dalam bentuk uang dari pihak lainnya. Penyidik akan terus melakukan pendalaman lebih lanjut dalam kasus ini," ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, pada Kamis, 5 Oktober 2023.

Baca Juga: Dini Wanita yang Dianiaya Anak Anggota DPR Unggah Konten 'Cowok Matiin Ceweknya' Sebelum Tewas di Surabaya

Berikut adalah profil singkat M Luthfi:

Kehidupan Pribadi

M Luthfi lahir pada 15 Agustus 1971 di Kota Bima. Meskipun lahir di Bima, masa kecilnya dihabiskan di Ibu Kota Jakarta.

Baca Juga: Presiden Jokowi Dikabarkan Reshuffle Kabinet Dadakan, Ini Faktanya

Karier Politik

Luthfi mulai meniti karier politiknya saat bergabung dengan Partai Golkar. Ia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014. Setelah itu, Luthfi melanjutkan perjalanannya di dunia politik dengan kembali terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan, Jakarta, dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) berikutnya.

Setelah melepas jabatannya di DPR, Luthfi kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Ia menjalin kolaborasi dengan Feri Sofiyan untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.

Namun, saat ini, karier politik Luthfi menjadi bayang-bayang karena keterlibatannya dalam kasus korupsi yang melibatkan uang miliaran rupiah.

Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan hukum, bahkan para pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

KPK terus melakukan pendalaman dalam kasus ini untuk memastikan kebenaran dan keadilan tercapai.***