LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Saat ini Kementerian BUMN sedang melakukan aksi bersih-bersih BUMN dari segala tindakan penyimpangan mengingat kementerian tersebut tengah berada di posisi tertinggi dengan menyumbang dana yang sangat besar bagi negara.

Tindakan penyelewengan dana pensiun akibat penyimpangan investasi baru-baru ini cukup membuat Erick Thohir kecewa.

Kerugian negara sudah mencapai Rp300 Miliar akibat penyimpangan investasi dapen padahal baru empat BUMN yang datanya diaudit, yaitu Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, hingga Id Food.

Hal tersebut menjadi faktor pendorong Erick Thohir bersama dengan Kejagung dan BPKP untuk terus membuka kasus korupsi dana pensiun dan anggaran lain di seluruh BUMN.

Ia mengungkap dari 48 dana pensiun BUMN, sebanyak 70% atau 34 di antaranya sudah diduga terdapat penyimpangan atau dinyatakan tidak sehat.

Aksi pengecekan ini bermula dari dugaan yang ternyata terjadi. Erick Thohir bersama Kejagung dan BPKP akan menindak dan memberantas para oknum yang terlibat tanpa pandang bulu.

Baca Juga: Pabrik Snack di Jawa Barat Ini Jadi yang Terbesar di Dunia! Semua Jenis Produk Favoritnya Dibuat, Sudah Tahu?

Dengan kerugian negara yang ditemukan sebanyak Rp300 miliar tersebut, ia meyakini akan jauh lebih besar dari itu.

"Awalnya coba mengecek 4 BUMN dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp300 miliar rupiah dan ini belum menyeluruh dibuka, artinya angka ini bisa lebih besar," ungkapnya.

Sebelumnya Erick Thohir mengungkapkan kekecewaannya terhadap para oknum yang ia sebut biadab itu.

Ia mengkhawatirkan kondisi keuangan para pensiunan yang sudah ditabung puluhan tahun namun harus hilang dan tak bisa diklaim.

Aksi penyimpangan tak bertanggung jawab ini sudah mencoreng nama baik Kementerian BUMN.

"Saya kecewa. Saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun hasilnya dirampok oleh oknum-oknum biadab," ungkapnya.

 "Seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang merugikan para pensiun yang di mana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna," lanjutnya.

Dukungan Kejagung dan BPKP dalam menghitung kerugian negara akan terus diberikan demi menciptakan BUMN yamg bersih dari korupsi.***