CILILIN, AYOBANDUNG.COM -- Rencana safari politik Bacapres Anies Baswedan ke Kabupaten Bandung Barat ditolak sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Swadaya Cililin Bersatu (KSCB) dan Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin (HIMANCI).

Diketahui, Anies Baswedan merencanakan agenda safari politik dan pertemuan akbar dengan sejumlah relawan pemenangan, di Lapang Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Bandung Barat (KBB), pada Minggu, 8 Oktober 2023.

Kelompok masyarakat itu menilai safari politik Anies Baswedan diduga membawa isu identitas agama sehingga khawatir memecah belah bangsa dan masyarakat di wilayah Bandung Barat.

"Kami meminta secara tegas kepada Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif, agar tidak membiarkan kegiatan eksploitasi masyarakat Cililin melalui safari politik yang memanfaatkan isu keagamaan dalam kampanye,” papar koordinator KSCB, Nanah Suhaya, Kamis, 5 Oktober 2023.

Rencananya tuntutan itu akan disampaikan langsung kepada Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif pada aksi unjuk rasa yang bakal digelar sehari sebelum kedatangan Anies atau pada Sabtu, 7 Oktober 2023.

Aksi unjuk rasa ini sengaja dilakukan sebagai bukti bahwa masyarakat di kawasan dengan mayoritas santri ini sadar akan konsekuensi politik identitas, terlebih kegiatan yang sarat dengan kampanye itu dilakukan bukan pada waktu yang semestinya.

Baca Juga: Pj Wali Kota Bandung Resmikan Program Mapag Hujan, Untuk Antisipasi Menghadapi Musim Penghujan

“Selain itu, rencana kegiatan safari politik tersebut termasuk pelanggaran aturan tahapan pemilu yang belum saatnya,” sebut Nanah.

Nanah menjelaskan, ada 5 poin tuntutan yang didesak kepada Pemkab Bandung Barat agar membatalkan kedatangan Bacapres ke Bandung Barat.

"Pertama, kami menyatakan dengan tegas menolak perizinan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan dengan memanfaatkan politik identitas terhadap masyarakat Cililin," ujar Nanah.

Kedua, warga Cililin menuntut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi pihak-pihak yang mengizinkan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan yang belum masuk dalam tahapan Pemilu dengan memanfaatkan isu keagamaan terhadap masyarakat Cililin.

Ketiga, warga Cililin memohon kepada pemerintah agar segera hentikan perizinan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan yang belum masuk dalam tahapan Pemilu dengan memanfaatkan isu keagamaan terhadap masyarakat Cililin atau sama saja Pemda Kab Bandung Barat mengizinkan kegiatan yang melanggar aturan dan menyimpang dari Pancasila dan sikap Nasionalis Bangsa.

"Tuntutan keempat, apabila tuntutan yang kami sampaikan tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan melaporkan tindak pelanggaran ini kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Bawaslu Provinsi Jabar selaku lembaga pengawas Pemilu," tegasnya.

Poin kelima, masyarakat Cililin menegaskan bahwa aksi unjuk rasa tentang penolakan bacapres yang digelar nanti tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik mana pun.

"Sejatinya kami akan terus mengawal pesta demokrasi di Indonesia yang jujur dan adil, serta mendukung kelancaran tahapan Pemilu 2024," sebutnya.

Baca Juga: APBN Jadi Jaminan Kereta Cepat, Benarkah Indonesia Masuk Jebakan Utang China?

Nanah berharap, pesta demokrasi 2024 bisa berjalan netral tanpa ada intervensi politik identitas yang bisa berdampak benturan horizontal di masyarakat sipil.

"Mohon kiranya Bapak Pj Bupati Bandung Barat untuk dapat menerima dan membaca aspirasi kami ini sebagai bentuk komitmen bersama bahwa Pemda Kabupaten Bandung Barat tetap netral dan bekerja sesuai dengan aturan hukum maupun UU kepemiluan yang berlaku,” tandasnya.***