PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita soal pengalamannya mengupayakan birokrasi antiruwet di Indonesia. Dia mengatakan pernah mencabut 3.300 peraturan daerah (perda) dengan pengaturan birokrasi rumit, namun justru kalah di persidangan.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika membuka Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta. Dia mengatakan, upaya hukum pencabutan peraturan tersebut berjalan selama kurang dari tiga bulan, namun hasilnya tak memenuhi harapan Jokowi.

"Saya pernah mencabut 3.300 perda. Cabut udah, (saya) sampaikan ke mendagri, cabut. 'Iya, Pak, kita cabut' (jawab Mendagri). Lewat kajian, lewat kalkulasi, cabut. Enggak ada tiga bulan, digugat di mahkamah. Kalah, kalah," kata Jokowi, Selasa, 3 Oktober 2023.

Jokowi melanjutkan, sistem prosedur birokrasi rumit dan berbelit-belit sudah terlalu membudaya dan mengakar di Tanah Air. Baginya, terlalu banyak aturan kurang efisien yang diterapkan di negeri ini, namun sukar untuk dihapuskan.

Baca Juga: Jokowi Heran Pemerintah Seperti Anti Produk dalam Negeri: Malah Trigger Ekonomi Negara Lain

Prosedur berbelit-belit, kata Jokowi wajib diperbaiki, terutama pada perda yang notabenenya mengatur laju pemerintahan di berbagai tingkatan, dari mulai provinsi, kabupaten, juga kota.

Disampaikan Jokowi, saat ini anggota Korpri ada 4,4 juta pegawai. Dia mengatakan bahwa jumlah besar ini sudah seyogianya menjadi modal dan kekuatan penentu kemajuan bangsa. Jika Korpri adalah kendaraan, Jokowi mengibaratkan birokrasi sebagai mesinnya.

"Kita membutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat, yang efisien, yang tidak menyebabkan bensin itu boros, yang tidak segera panas, tidak mudah panas, ngebut tapi adem terus, yang dibutuhkan sekarang itu," ujar Jokowi.

Jokowi Soroti Hobi 'Buruk' Penyelenggara Negara

Baca Juga: Walhi Jawa Barat Desak Pembatalan Perpres Percepatan Pembangunan Rebana dan Jabar Selatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak habis pikir pemerintah bebal soal instruksi mengedepankan belanja produk dalam negeri, dalam alokasi dana APBN dan APBD. Ia lantas memberi peringatan kepada kantor Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah terkait kebiasaan belanja barang impor.

"Tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, oleh perusahaan-perusahaan di dalam, malah memberi trigger ekonomi kepada negara lain, apakah (tindakan yang) benar seperti ini?" kata Jokowi, dalam pembukaan Rakernas Korpri di Ancol, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.

Oleh karenanya, eks Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan para sekretaris daerah, sekretaris menteri, dan sekretaris jenderal kementerian/lembaga supaya meneruskan instruksinya terkait pemberdayaan produk lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga: KPU Uji Publik PKPU Pencapresan, Kampanye sampai Pemungutan Suara

Dia ingin peringatan tegas ini tak hanya keluar dari mulutnya lalu menguar begitu saja tanpa aksi yang signifikan. Jokowi menyuruh semua pemangku kuasa agar memerintahkan seluruh jajarannya, untuk menjadikan pembelian produk lokal sebagai prioritas.

"Saya ingatkan bolak balik tapi belum berhasil. Mungkin kalau bapak ibu sekalian sebagai bos-bosnya Korpri di pusat maupun di daerah menyampaikan, mungkin malah lebih kena," tuturnya, tegas.

"Bodoh sekali kita, hati-hati ini, sampaikan pada semua dinas. Kalau itu kita lakukan, kita mengumpulkan pendapatan itu sangat sulit sekali, income daerah income negara sangat sulit sekali, kemudian belanjanya barang impor," ujar Jokowi, di Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. ****