FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pemilu 2024 kian dekat. Namun, hingga saat ini Polri belum menuntaskan anggaran pengamanan Pemilu 2024.

Korps Bhayangkara itu masih menghitung anggaran jika pemilihan presiden (pilpres) berlangsung dua putaran.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, anggaran pengamanan pilpres saat ini masih satu versi. Yakni, untuk sekali coblosan.

Karena itu, Polri mengajukan tambahan kembali. ”Antisipasi kalau terjadi dua putaran,” paparnya.

Angka yang telah ditetapkan untuk pilpres satu putaran, lanjut dia, belum bisa diungkapkan. Sebab, hingga saat ini pihaknya masih bolak-balik berkonsultasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR.

”Nanti angka akhirnya baru bisa diungkap. Hasil akhir saja,” jelasnya.

Untuk pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan Operasi Mantap Brata 2023–2024 yang dipimpin oleh dua jenderal bintang tiga.

Yakni, Kasatgas Operasi Mantap Brata Komjen Pol Fadil Imran dan Wakasatgas Komjen Pol Anang Revandoko. ”Kabaharkam menjadi Kasatgas dan Dankorbrimob menjadi Wakasatgas,” paparnya.

Kendati penyusunan anggaran belum tuntas, Sandi menerangkan bahwa Polri telah menyiapkan 434.197 personel untuk mengamankan Pemilu 2024. Jumlah tersebut terdiri atas personel Mabes Polri hingga satgas daerah.

”Satgas daerah (satgasda) dipimpin Kapolda masing-masing,” terangnya.

Menurut dia, seluruh wilayah dinilai memiliki potensi kerawananan masing-masing. ”Semua rawan, jangan sampai satu wilayah tidak dianggap rawan. Tapi, malah terjadi sesuatu,” urainya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Polri mencermati anggaran pengamanan pemilu. Sebab, sumbernya ada dua.

Untuk pilpres, anggarannya berasal dari APBN. Sedangkan pilkada dari APBD. ”Polri perlu cermat betul dalam merencanakan. Jangan sampai tidak terencana,” jelasnya.

Dia menuturkan, anggaran untuk pengamanan pemilu sebaiknya mengambil titik yang tinggi. Sebab, kalau sampai salah rekap, akan terjadi kekurangan. ”Kalau kurang anggaran, bisa bikin pening semuanya,” urainya.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Polri terkait pesan Presiden Jokowi. Dia mengatakan, salah satu pesan presiden untuk Polri adalah menjaga netralitas.

Mahfud menerangkan, berdasar hasil survei, 65 persen masyarakat percaya Polri akan netral. Tapi, masih ada 24,5 persen yang tidak percaya. ”10,5 persen masyarakat mengaku tidak mengetahui,” jelasnya.

Menurut dia, sebaiknya Polri terus meningkatkan kepercayaan publik bahwa mereka akan netral dalam mengamankan pemilu.

”Karena itu, Polri harus solid, tidak boleh ada lagi blok-blok, patron, dan lainnya. Itu juga pesan Presiden Jokowi,” paparnya. (jp/fajar)