PIKIRAN RAKYAT - Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tahun 1948 menjadi salah satu sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Dalam pemberontakan tersebut, PKI berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi negara.

Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Sjarifuddin dan Muso yang berpusat di Madiun, Jawa Timur. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin usai ditandatanganinya Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia.

Faktor lainnya, kala itu Kabinet Hatta I menerapkan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (RERA) untuk mengurangi beban negara dengan mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa. Kebijakan ini dianggap merugikan sayap kiri.

Usai turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, Amir Sjarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang bekerja sama dengan beberapa organisasi sayap kiri seperti PKI, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dan lainnya.

Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Timur Masih Lemah Meski Sudah Gandeng Cak Imin Jadi Bacawapres

Tokoh PKI Paul Mussote atau Musso yang baru saja kembali dari Uni Soviet menyambut kedatangan Amir. Mereka memiliki cita-cita yang sama yakni menyebarkan paham komunisme di Indonesia.

Tragedi Pemberontakan PKI Madiun

Pemberontakan PKI Madiun berawal dari munculnya propaganda anti-pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. PKI juga menculik dan membunuh beberapa tokoh negara.

Puncak peristiwa ini terjadi pada 18 September 1948 saat PKI menguasai Madiun dan mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Kemudian, Musso mengumumkan pergantian kabinet presidensial menjadi front persatuan. Dia juga menggagas bergabungnya Indonesia dengan Uni Soviet untuk mengalahkan Belanda.

Baca Juga: Banyak Petani di Jawa Barat Sengsara, Ridwan Kamil Lebih Sibuk Berpolitik Ketimbang Urus Pertanian

PKI pun bergerak menguasai tempat-tempat strategis, menyabotase, membakar sarana dan prasarana, serta menghabisi nyawa orang-orang yang kontra dengan pahamnya.
Pemerintah yang sah menyadari Tindakan-tindakan ekstrem PKI ini sangat berbahaya. Karenanya, pemerintah merumuskan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan.

Pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih antara Soekarno-Hatta atau Musso-Amir.

Kedua, Panglima Besar Sudirman mengintruksikan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono melancarkan operasi penumpasan yang dibantu oleh para santri di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tepat pada 30 September 1948, Madiun direbut kembali oleh pemerintah yang sah.

Akibatnya, sejumlah petinggi PKI melarikan diri ke China dan Vietnam termasuk D.N Aidit dan Lukman. Sementara Musso tertembak dalam pertempuran di Ponorogo dan Amir Sjarifuddin ditangkap hingga dieksekusi bersama tokoh-tokoh pemberontakan PKI lainnya.***