AYOBANDUNG.COM -- Dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan informasi dan melawan penyebaran hoaks di dunia maya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Indonesia telah mengambil langkah yang signifikan.

Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo, Teguh Arifiyadi, baru-baru ini mengungkapkan beberapa strategi yang telah mereka terapkan dalam melawan hoaks yang berpotensi merusak ketertiban dan keamanan negara.

Menurut Teguh Arifiyadi, Kominfo telah membentuk tim dengan 250 anggota yang tugasnya adalah memantau dan memverifikasi konten internet di seluruh Indonesia.

Tim ini bekerja dalam shift 24 jam untuk memastikan bahwa berbagai informasi yang beredar di internet dapat diverifikasi dengan cepat dan akurat.

Setiap tahunnya, Kominfo juga merekrut fresh graduate untuk bergabung dalam tim verifikasi hoaks mereka. Para pegawai ini diberi gaji sekitar Rp7,5 juta per bulan, sementara untuk bidang IT, gajinya bisa mencapai lebih dari Rp10 juta per bulan.

Tim ini bertanggung jawab untuk memonitor semua isu yang muncul di Indonesia, termasuk hoaks yang dapat meresahkan masyarakat.

Baca Juga: Total Gaji dan Tunjangan PNS 2024 Jika Pakai Single Salary, Nominalnya Fantastis!

Berbagai warganet mengkritisi pernyataan tersebut, bahkan salah satu akun base mengatakan gaji itu lebih besar dari gaji seorang dokter.

“Selamat ya para monitoring hoaks.. gajinya lbh tinggi dari dokter," tulis akun @dokterasncurhat.

Bahkan pernyataannya tersebut dibenarkan oleh warganet lain.

Teguh Arifiyadi juga membagi pandangannya tentang perbedaan antara generasi milenial atau generasi Z dengan "digital immigrants", yang merupakan orang-orang yang baru memasuki dunia internet.

Menurutnya, generasi milenial dan Z cenderung lebih mahir dalam memverifikasi informasi dan lebih cepat dalam mendeteksi hoaks. Kekhawatirannya lebih pada orang-orang yang lebih tua yang mungkin kurang terbiasa dengan dunia digital dan rentan terhadap penyebaran hoaks.

Selama beberapa tahun terakhir, masalah hoaks dan disinformasi telah menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama menjelang Pemilu.

Teguh Arifiyadi sendiri telah menghadapi banyak kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan total 1.500 kasus yang sebagian besar berhubungan dengan hoaks dan ujaran kebencian. Menariknya, sebagian besar pelaku dalam kasus ini adalah ibu-ibu yang tanpa sadar ikut menyebarkan hoaks.

Namun, Teguh mengungkapkan bahwa situasi jelang Pemilu 2024 terasa lebih damai daripada pemilu sebelumnya pada tahun 2019.

Ia mengatakan bahwa "temperatur" politik saat ini lebih terkendali, dan dia menduga bahwa ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan kerusakan yang ditimbulkan oleh hoaks dan disinformasi selama pemilu sebelumnya.

Teguh menilai bahwa ketiga calon presiden saat ini memiliki hubungan yang baik dengan presiden, yang membantu menjaga situasi tetap kondusif.

Meskipun demikian, Teguh mengingatkan bahwa jumlah hoaks terus meningkat, terutama karena teknologi membuatnya lebih mudah untuk membuat dan menyebarkan hoaks.

Namun, dia merasa yakin bahwa pemilih saat ini lebih cerdas dan memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang benar dari yang salah.

Diskusi mengenai hoaks dan peran generasi muda dalam melawan hoaks terus berlanjut. Dengan harapan agar generasi muda semakin kritis dalam menghadapi informasi yang mereka temui di dunia maya, berbagai inisiatif seperti "Anak Bangsa Curhat" dari Kumparan terus berupaya mendidik generasi muda tentang bahaya hoaks dan pentingnya menjadi konsumen informasi yang cerdas.

Dengan upaya dan kesadaran yang lebih besar dalam menghadapi hoaks, Indonesia berharap dapat menjalani Pemilu 2024 dengan lebih tenang dan berfokus pada pemilihan yang adil dan demokratis. ***