JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang Partai Demokrat yang dikabarkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Minggu (17/9/2023).

Kemudian, tulisan soal memburu gembong narkotika Fredy Pratama juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Presiden Joko Widodo tak bisa disalahkan karena memegang data intelijen terkait internal partai politik juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Adapun kehadiran Presiden ke-6 RI itu sekaligus mengonfirmasi bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“SBY sudah di Hambalang,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan kepada Kompas.com, Minggu (17/9/2023).

Pria yang akrab disapa Zulhas menyampaikan ucapan selamat datang kepada Partai Demokrat yang akan bergabung di KIM.

Baca selengkapnya: Demokrat Gabung KIM, Ketum Parpol Pendukung Prabowo Hadir di Hambalang

2. Memburu Fredy Pratama, Menantu Kartel Narkotika di Kawasan “Golden Triangle”

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memburu gembong narkotika internasional, Fredy Pratama.

Polri telah menerbitkan red notice terhadap Fredy Pratama sejak Juni 2023, setelah sembilan tahun menjadi buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2014.

Terungkapnya sosok Fredy bermula ketika aparat keamanan menerima 408 laporan kasus narkoba sepanjang 2020 hingga 2023 yang seluruhnya berkaitan dengan jaringan Fredy.

Dalam praktiknya, jaringan Fredy ternyata tidak hanya beroperasi di Tanah Air, tetapi juga melebarkan pangsanya hingga ke Malaysia bagian timur.

Baca selengkapnya: Memburu Fredy Pratama, Menantu Kartel Narkotika di Kawasan Golden Triangle

3. Mahfud Sebut Jokowi Tak Bisa Disalahkan Pegang Data Intelijen “Daleman” Prapol

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku memiliki informasi intelijen terkait internal partai politik tidak bisa disalahkan.

Menurut Mahfud, sebagai Presiden Jokowi bisa mengetahui apapun, termasuk persoalan internal partai politik yang dilaporkan pihak intelijen negara.

“Ya enggak bisa dong (Jokowi disalahkan), memang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi presiden,” ujar Mahfud saat ditemui di usai menghadiri jalan sehat di kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).

Mahfud menuturkan, mengetahui informasi intelijen merupakan bagian dari tugas presiden, baik meliputi partai politik maupun keamanan, hukum, dan isu sensitif yang berkembang di masyarakat.

Baca selengkapnya: Mahfud Sebut Jokowi Tak Bisa Disalahkan Pegang Data Intelijen Daleman Parpol

-. - "-", -. -