PIKIRAN RAKYAT - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui informasi komplet mengenai partai-partai politik. Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengaku mengetahui keinginan dari partai-partai politik tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) organisasi relawan Seknas Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Sabtu, 16 September 2023.

“Dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya tahu. Informasi yang saya terima komplet,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Sabtu, 16 September 2023.

Selain itu, ia juga memiliki informasi soal data terbaru hingga survei partai politik. Jokowi menyebut informasi yang didapatkannya itu berasal dari berbagai pihak.

Baca Juga: Sudirman Said Ungkap Bukti Anies Baswedan Tak Dihalang-halangi untuk Jadi Capres 2024

“Dari intelijen saya ada, BIN (Badan Intelijen Negara). Dari intelijen di Polri, ada. Dari intelijen di TNI, saya punya, BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan info-info di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada,” ujarnya.

“Dan itu hanya miliknya Presiden. Dia (informasi) itu langsung,” ucapnya melanjutkan.

Soal Kepemimpinan dan Posisi Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pun menjelaskan bahwa kepemimpinan pada periode berikutnya akan sangat penting dan menentukan apakah Indonesia mampu melompat menjadi negara maju atau hanya berada sebagai negara berkembang.

Oleh karena itu, sejumlah periode pesta demokrasi, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, 2029, dan 2034 dinilai akan menentukan posisi Tanah Air.

Baca Juga: Prabowo Subianto Ngaku ke Kaesang Pangarep Takut Kualat jika Kasih Jokowi Posisi Ini

“Saya berikan contoh di Amerika Latin, banyak negara sudah jadi negara berkembang, tahun 60-an, tahun 70-an sudah jadi negara berkembang, tapi saat ini mereka juga masih negara berkembang. Tak bisa keluar dari jebakan. Kita tidak mau itu, dan kesempatan itu hanya ada di tiga periode kepemimpinan nasional kita,” tuturnya.

Indonesia disebut memiliki peluang untuk menjadi negara maju lantaran adanya bonus demografi dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Salah satu kebijakan hilirisasi itu adalah penghentian ekspor bijih nikel yang kemudian menggantinya dengan produk bernilai tambah.

“Saya berpikiran negara ini harus jadi negara maju, negara makmur. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan,” katanya. ***