Sentimen
Negatif (99%)
14 Sep 2023 : 14.25
Informasi Tambahan

BUMN: TransJakarta

Kab/Kota: bandung, Surabaya, Jabodetabek

Kasus: Kemacetan

Tokoh Terkait

Jokowi Harap KCJB Jadi Solusi Masalah Macet dan Polusi di Jabodetabek dan Bandung

14 Sep 2023 : 14.25 Views 6

Ayobandung.com Ayobandung.com Jenis Media: Nasional

Jokowi Harap KCJB Jadi Solusi Masalah Macet dan Polusi di Jabodetabek dan Bandung

PADALARANG, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dapat meningkatkan peralihan penggunaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Dengan adanya peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Bisa menekan kemacetan dan polusi udara yang dihasilkan dari emisi karbon kendaraan.

Oleh karena itu, masyarakat bisa menjajal langsung Kereta Cepat Jakarta-Bandung minimal awal Oktober 2023.

Baca Juga: Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi: Inilah Peradaban Kecepatan

"Kita harapkan masyarakat ini bisa menggunakan ini, nanti awal Oktober dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta, sehingga kemacetan jalan dikurangi dan polusi dikurangi," kata Jokowi usai menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Padalarang, Rabu 13 September 2023.

Jokowi menilai kemacetan di Jabodetabek dan Bandung Raya bukan saja menyumbang terhadap polusi udara tapi juga berdampak terhadap ekonomi. Menurutnya, akibat kecamatan di metropolitan Jakarta dan Bandung mengakibatkan negara kehilangan potensi pemasukan Rp100 triliun.

"Karena setiap tahun, akibat kemacetan Bandung dan Jabodetabek kita kehilangan 100 triliun," paparnya.

Baca Juga: Kriteria Warga Ini Diprioritaskan Ikut Ujicoba Kereta Cepat Gratis Akhir September

Pemerintah berharap Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa mulai dioperasikan dan dijajal langsung oleh masyarakat luas mulai awal Oktober 2023. Meski begitu, pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tarif kereta cepat. Besarnya akan dihitung dan dipertimbangkan oleh KCIC dan Kemenhub.

"Tidak ada subsidi. Tapi semuanya ada perhitungan dan kalkulasinya. Apapun yang penting kita mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil pribadi ke transportasi publik, baik kereta cepat, MRT, LRT, ataupun bus," jelasnya.

Pasca beroperasinya Kereta Cepat dari Jakarta ke Bandung, pemerintah belum memutuskan sepur kilat ini diteruskan hingga Surabaya. Pasalnya, keputusan ini mesti berdasarkan kajian ilmiah dan perhitungan biayanya.

Baca Juga: Datang Sejak Pagi, Warga KBB Sedih Tak Bisa Bertemu Jokowi saat Jajal Kereta Cepat

"Kalau ke Surabaya masih dalam studi, kalkulasi, dan penentuan trasenya. Harus berdasarkan studi dulu," tandas Jokowi.

Sentimen: negatif (99.9%)