JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengaku, sulit membentuk poros kekuatan baru menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Apalagi, jadwal pendaftaran tersebut rencananya akan dimajukan menjadi tanggal 10-16 Oktober 2023.

"Kalau membentuk poros baru dan sebagainya memang dalam ranah politik tentu serba mungkin, tetapi persoalannya adalah butuh waktu," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).

Baca juga: PAN Harap Demokrat Gabung Koalisi Indonesia Maju

"Butuh kesamaan platform dan ini tidak mudah dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kan, kita tanggal 10 sudah harus pendaftaran," imbuh Herman.

Kendati begitu, Partai Demokrat terus menjalin komunikasi dengan dua koalisi, yaitu koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan koalisi pendukung Prabowo Subianto.

Komunikasi dilakukan untuk menentukan arah dukungan partai berlambang bintang mercy itu setelah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Baca juga: Janji Gerindra ke Demokrat jika Gabung Dukung Prabowo, Tak Sekadar Jadi Pelengkap

"Ini dalam rangka tentu juga untuk lebih memastikan akan ke koalisi mana Partai Demokrat nanti untuk bergabung," ucapnya.

Herman menuturkan, komunikasi bertujuan agar kedua koalisi tetap membuka pintu kepada Partai Demokrat.

Jika sudah membuka pintu, partainya pun akan lebih mudah membicarakan teknis-teknis lain terkait Pilpres, termasuk rencana pemenangan.

Baca juga: Soal Komunikasi dengan Demokrat, Gerindra Singgung tentang Kesetaraan Pendukung Prabowo

"Dan tentu memudahkan untuk majelis tinggi partai yang dipimpin langsung oleh Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat bisa memutuskan ke mana arah koalisi. Dua-duanya menurut saya memiliki kepastian, karena dua pasangan ini lah yang sudah memenuhi presidential threshold," jelasnya.

-. - "-", -. -