FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kader Partai Demokrat Hasbi Lubis, angkat suara terkait konflik antara warga dan aparat yang dipicu rencana penggusuran pemukiman warga di Rempang Tanah, Batam, Kepulauan Riau.

Menurut informasi, penggusuran pemukiman tersebut dilakukan untuk dijadikan sebagai Rempang Eco City.

Menanggapi hal tersebut, Hasbi menyebut, orang nomor satu di Indonesia mestinya tidak diam melihat perkara tersebut.

"Pak Jokowi harus turun tangan, jangan diam!," ujar Hasbi dalam cuitan Twitternya (12/9/2023).

Menurut Hasbi, negara dan rakyat tidak boleh kalah dengan investor. Karena pada dasarnya, mereka yang memiliki hak pada tanah tersebut.

"Negara dan Rakyat tidak boleh kalah dengan Investor," tandasnya.

Dikatakan Hasbi, perlawanan yang dilakukan para warga merupakan hal yang wajar.

"Perlawanan rakyat wajar karena ada 10000 warga yang terancam digusur dari Pulau Rempang," ucapnya.

Blak-blakan, Hasbi mengaku adanya bentrokan antara Polisi dengan warga merupakan buah dari kegagalan pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut.

"Kegagalan pemerintah menghadapi persoalan ini mengakibatkan polisi dan warga menjadi korban," kuncinya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan ada kesepakatan antara pemerintah daerah, pengembang dan warga terdampak proyek pengembangan Rempang Eco-City pada tanggal 6 September 2023 lalu.

Mahfud mengatakan, kompensasi yang diberikan bagi warga terdampak di antaranya setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi.

Selain itu, kata Mahfud, warga akan mendapatkan kompensasi berupa uang tunggu sebelum relokasi sebesar Rp1.034.000.

Bahkan juga warga diberi uang sewa rumah untuk menunggu pembangunan masing-masing Rp1 juta.

Diceritakan Mahfud, para warga terdampak akan direlokasi ke daerah terdekat di dekat pesisir pantai.

Mahfud menuturkan, kesepakatan antara pemerintah daerah, pengembang dan warga sebelumnya dihadiri oleh 80 persen warga yang terdampak di proyek Rempang.

Mahfud pun berharap, aparat penegak hukum dan aparat keamanan berhati-hati menangani masalah tersebut.

Dia mengimbau aparat memberitahu warga sudah ada kesepakatan terkait kompensasi tersebut.

Seperti diketahui, beberapa anak-anak menjadi korban gas air mata saat kericuahan pemblokadean jalan menuju ke Pulau Rempang, Kamis (7/9/2023) kemarin.

Kericuhan tersebut terjadi saat Personil gabungan polisi, TNI dan BP Batam turun ke wilayah tersebut dan dihadang masyarakat.

BP Batam kabarnya akan melakukan pematokan dan pengukuran tanah di Pulau Rempang untuk membangun investasi skala besar dan merelokasi warga.

Namun, suasana menjadi ricuh, dan aparat melepaskan gas air mata.

Dilihat pada video yang beredar, sejumlah siswa diselamatkan dan dibawa ke rumah Sakit karena terkena gas air mata dalam peristiwa tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, sedikitnya ada dua sekolah yang terdampak dari gas air mata, SD negeri 24 dan SMP negeri 22.

Gas air mata tersebut terbawa angin hingga menuju ke sekolah.

Akibatnya, beberapa siswa terpaksa dilarikan, karena mengalami sesak napas.

(Muhsin/fajar)