FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegakan hukum terhadap peredaran narkoba dilakukan secara tegas. Ia pun mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menangani peredaran narkoba.

"Mulai penegakan hukum yang tegas, sehingga memberikan efek jera. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya, ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/9).

Jokowi tak memungkiri, kasus penyalahgunaan narkoba menjadi penyebab lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) over kapasitas. Kepala Negara meminta pihak-pihak terkait dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mencari terobosan penyelesaian hukum kasus tersebut.

"Oleh sebab itu, pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan, terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik. Saya kemarin berbicara dengan Pangdam, dengan Kapolda, di Sumut," ucap Jokowi.

Soal terbatasnya Lapas dan Rutan untuk rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, kata Jokowi, terdapat usulan menggunakan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) pada setiap Komando Daerah Militer (Kodam). Jokowi menuturkan, Rindam pada setiap Kodam memiliki kapasitas 300 sampai dengan 500 orang untuk tempat rehabilitasi.

"Tapi ini nanti kita bicarakan juga masalah anggarannya seperti apa. Yang terakhir, saya kira mengenai pencegahan, terutama penyelundupan masuknya narkoba betul-betul kita usut benar. Ini saya kira agar kita fokus, saya ingin nanti juga memutuskan kita dikerjakan, nggak di semua provinsi dulu lah, mungkin lima besar, provinsi lima besar yang narkobanya paling tinggi. Kita fokuskan di situ," pungkas Jokowi. (jpg/fajar)