PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf dengan tegas menyampaikan bahwa pihaknya bakal memberi sanksi bagi pengurus yang menggunakan lembaga Nahdlatul Ulama untuk kepentingan politik praktis. Dia mengungkapkan, akan menegur pihak yang mencatut nama NU untuk kepentingan politik praktis.

Kata dia, ada serangkaian prosedur yang dilakukan bila ada pihak yang dengan sengaja melanggar. Bahkan menurutnya, pengurus tersebut bisa diberhentikan dari NU.

"Ada prosedurnya, nanti kami peringatkan, Kalau diulangi, peringatan kedua. Kalau diulangi lagi, bisa diberhentikan. Sudah ada mekanismenya. Sekali diperingatkan sudah kapok biasanya," ujar Ketua Umum PBNU itu di Jakarta, pada Senin, 4 September 2023.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan, belum lama ini ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang diberi teguran lantaran mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU.

"Kalau ada capres mengatasnamakan NU, tetapi bukan pengurus NU, ya, kami juga bisa mengatakan itu tidak benar," ujarnya, "akan tetapi, kan kami tak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus."

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU menegaskan, selama ini tak ada pembicaraan ihwal capres maupun cawapres.

"Soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan sekali lagi di sini, tidak ada calon atas nama NU," ujarnya, "saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya sendiri, track record-nya sendiri dan seterusnya."

Politik serahkan ke partai

Pada 7 September 2023, Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Masduki Toha mengungkapkan, pihaknya tak segan memberi sanksi bagi setiap orang atau warga NU yang mencatut nama NU untuk kepentingan politik praktis. Warga NU atau Nahdliyin yang melanggar instruksi PBNU di tingkat kota, kata dia, akan diberi sanksi.

"Langkah yang kami ambil jika ada yang memakai nama, kami lihat dulu dan telusuri dari mana," tuturnya, "kalau dari ranting, maka kami tegur, karena membawa-bawa nama NU."

Masduki menilai, arahan Ketua Umum PBNU semata-mata guna melindungi NU agar tak dimanfaatkan oknum demi meraih keuntungan pribadi atau kelompok.

"Biarkan politik bersaing dengan sehat, tidak menggunakan nama-nama NU dan jangan dijual ke mana-mana," ucap dia, "ini sudah disampaikan juga oleh ketua umum."

Di tengah imbauan Ketua Umum PBNU, Ketua PBNU K.H. Hasib Wahab Hasbullah mendoakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang maju bersama Anies Baswedan, untuk bisa menjadi wakil presiden. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Cak Imin di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Minggu, 10 September 2023.

"Doa saya dan semua santri pondok pesantren, insyaallah menyertai Pak Muhaimin untuk mendoakan, bisa berhasil atau menjadi wakil presiden," ujar dia menegaskan, seperti dilaporkan Antara.

Dalam pertemuannya itu, Kiai Hasib mengatakan, bangga dengan Cak Imin.

"Kemudian dan ini saya pikir-pikir memang, yang dari Jawa Timur itu yang maju cuma Cak Imin," katanya, "apalagi dari Jombang, kalau wong Jombang, ini arek Jombang cawapres masuk Istana ini."

Sokongan Ketua PBNU tersebut membuat Cak Imin semakin optimistis. "Insyaallah semakin membuat saya optimistis."

Sebelumnya, Cak Imin menegaskan, tak pernah mencatut nama NU dalam aktivitasnya di Pilpres 2024. Namun dia mengungkapkan, merupakan Nahdliyin dari lahir.

"Saya enggak pernah bawa-bawa itu (NU). Saya tidak pernah bawa-bawa PBNU, tetapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU," ujar dia menegaskan.

Pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 itu menegaskan, sangat setuju dengan sikap PBNU agar pengurus organisasi tersebut tak terlibat politik praktis.

"Saya setuju sikap itu harus dilakukan, untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis," tuturnya di Cirebon, pada Jumat, 8 September 2023.

Suara warga NU menjadi salah satu suara yang diperebutkan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Pasalnya, dalam survei Alvara, dikabarkan bahwa 52,9 persen populasi muslim di Indonesia mengaku NU.***