JAKARTA, KOMPAS.com - Semua partai politik peserta pemilu dan bakal capres-cawapres peserta Pilpres 2024 dianjurkan menahan diri supaya tidak menebar janji-janji politik sebelum masa kampanye.

Menurut Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, sebaiknya para parpol dan bakal capres-cawapres fokus membahas tentang konsolidasi internal koalisi pengusung ketimbang menebar janji politik.

"Simpan saja dulu, supaya semua sesuai rutenya. Setelah ditetapkan oleh KPU, baru para parpol dan bakal capres akan berinteraksi dengan calon dan masyarakat dan saat itu baru menyampaikan agendanya," kata Kaka saat dihubungi pada Minggu (10/9/2023).

Kaka menilai jika dilihat dari kacamata pemilu, maka cara-cara menebar janji politik yang dilakukan kandidat itu sudah masuk wilayah kampanye.

Baca juga: Janji Prabowo Bawa RI Swasembada Pangan Bila Terpilih Jadi Presiden

Akan tetapi, sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diterjemahkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2023, kriteria perbuatan yang dianggap pelanggaran dalam pemilu terkait kampanye semakin dipersempit hanya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Kaka menilai saat ini yang seharusnya diutamakan adalah memaparkan rekam jejak para parpol dan bakal capres-cawapres.

Adapun janji-janji politik, menurut Kaka, disampaikan setelah semua format koalisi sudah tetap dan pasangan capres-cawapres sudah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sebaiknya tidak menyampaikan janji. Saat ini kan sebenarnya lebih tepat membahas track record (rekam jejak), elektabilitas, kekuatan parpol, popularitas. Janji-janji itu kan menyinggung persoalan hari ini ke depan. Sedangkan janji politik kan tentang hari ini ke depan, kan itu sebenarnya kampanye," ujar Kaka.

Baca juga: Janji PKB jika Cak Imin Menang Pilpres 2024, Dana Desa Jadi Rp 5 M sampai Sekolah Gratis

"Sebaiknya hal itu tidak dibahas sebelum platform partainya jelas. Isinya bisa nanti. Kalau menyampaikan janji-janji politik sekarang kan belum tentu semuanya sepakat. Kalau ternyata di koalisinya ada yang tidak sejalan kan bagaimana nantinya," sambung Kaka.

Menurut pemberitaan sebelumnya, sejumlah figur yang digadang-gadang bakal menjadi peserta Pilpres mulai menebar janji-janji politik.

Bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, sempat menjanjikan jika menang akan melakukan swasembada pangan, membuka lahan pertanian baru di lahan rawa-rawa atau gambut, menggenjot produksi minyak kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil, serta memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua pelajar Indonesia.

Baca juga: Bila Jadi Presiden, Prabowo Setop Kekayaan RI Diobral Murah dalam Bentuk Gelondongan

Sementara itu bakal cawapres sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjanjikan akan meningkatkan dana desa menjadi Rp 5 miliar, jika dia menang dalam Pilpres 2024.

Selain itu, PKB juga menjanjikan bakal menjamin bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi murah bagi rakyat, tunjangan bagi ibu hamil, serta sekolah gratis dan subsidi pupuk.

-. - "-", -. -