PURWOKERTO - Guru Besar Manajemen Pemerintahan Ilmu Daerah, Universitas Jenderal Soedirman, Pius Lustrilanang, memaparkan pentingnya pengukuran resiliensi bagi pemerintan daerah. Selain untuk ketahanan dari bencana alam dan krisis ekonomi, pengukuran resiliensi dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan.

"Mengukur ketahanan dapat membantu pemerintah daerah melacak kemajuan dari waktu ke waktu dan membandingkan hasil di berbagai wilayah," ujar Pius saat orasi ilmiah pada pengukuhannya sebagai Guru Besar Tidak Tetap/Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah di Unsoed, Purwokerto, Jumat (8/9).

Pius mengatakan, mengukur ketahanan bukanlah proses yang dilakukan hanya satu kali. Proses tersebut merupakan proses yang diintegrasikan ke dalam pengambilan keputsan di semua tingkat pemerintahan. "Informasi ini dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif," jelasnya.

Resiliensi merupakan kapasitas suatu sistem untuk menghadapi gangguan/krisis/shock dan tetap dapat survive untuk mempertahankan fungsi dan kontrolnya.

Baca Juga :

Unsoed Terapkan Peraturan Lulus Tanpa Skripsi bagi Mahasiswa

Kondisi saat Ini

Pius yang juga Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, mengungkapkan, delapan dimensi resiliensi yang bisa digunakan untuk mengukur ketahanan Pemda. Delapan dimensi tersebut yaitu Manajemen Risiko, Kepemimpinan, Teknologi Informasi, Manajemen Aliansi, Merumuskan Strategi, Mengembangkan Produk/Layanan Baru, Resiliensi Organisasi, dan Resiliensi Keuangan Organisasi.

Pius menambahkan, pihaknya membangkan alat yang diberi nama Electronic Resilience Assessment Tool (E-RAT). E-RAT dibentuk untuk merupakan memfasilitasi Lembaga/organisasi menilai dan mengukur tingkat ketahanan mereka saat ini berdasarkan delapan dimensi ketahanan.

"E-RAT merupakan perangkat yang membantu memotret kondisi saat ini yang ada di pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi," katanya.

Pius mencontohkan, berdasarkan pengukuran resiliensi di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan adanya kekuatan pada dimensi kemampuan kepemimpinan atau leadership capabilities. Di sisi lain terdapat dimensi yang perlu ditingkatkan yaitu kemampuan resiliensi keuangan, teknologi informasi, dan organisasi.

Baca Juga :

Unair Panen, Dua Hari Berturut-turut Lantik Tujuh Gubes

Pius menjabarkan, berdasarkan laporan BPK terkait Hasil Pemeriksaan tahun 2022 menunjukkan pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja menyajikan permasalahan yang cukup banyak terjadi di tingkat Pemda. Pada semester 1 tahun 2022, terdapat 541 laporan yang memuat 6.965 temuan dan terdapat 11.910 permasalahan.

Redaktur : Sriyono

Penulis : Muhamad Ma'rup