FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, memberikan komentar terkait penyesalan MUI terkait usulan BNPT agar tempat ibadah dikontrol Pemerintah.

"Mbok ya dipikir dulu," ujar Sembiring dalam cuitan Twitternya (6/9/2023).

Menurut Sembiring, orang beribadah itu mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak bisa dikontrol pemerintah.

"Orang ibadah itu, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang maha esa. Sesuai Pancasila, UUD. Kok mau diawasi, dikontrol," lanjutnya.

Dikatakan Sembiring, BNPT tidak boleh hanya memandang satu contoh kasus dan langsung menyamakan semuanya.

"Satu sample kasus, jangan disamakan semua. Yang ilmiah dong," tandasnya.

Sebelumnya, Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyesalkan atas pernyataan Kepala BNPT Rycko Amelza yang ingin tempat ibadah dikontrol pemerintah.

Anwar menyebut usulan itu bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan langkah mundur.

Anwar Abbas mengatakan usulan itu bertentangan dengan jiwa semangat dengan UUD 1945 pada Pasal 29 ayat 2 yang mengatakan, Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Anwar menyebut usulan Rycko merupakan langkah mundur. Cara berpikir Rycko dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah dibangun.

Anwar menilai Rycko merupakan pemimpin yang tidak mengedepankan rasionalitas. Dia juga menyebut Rycko tidak memiliki jiwa Pancasila.

Seperti diketahui, BNPT belum lama ini mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar.

Ide ini disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/2023). Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin.

Safaruddin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme.

Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.

(Muhsin/fajar)