PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik Agung Baskoro berpandangan, perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengafirmasi bahwa KIM merupakan koalisi yang ‘direstui’ oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Apalagi, kata Agung, dalam setiap kesempatan para menteri kabinet yang notabene Ketua Umum Gerindra, PAN, dan Golkar senantiasa menempatkan Jokowi sebagai mentor politik maupun ‘pembina koalisi’ (king maker) karena teruji senantiasa menang dalam pertarungan elektoral di tingkat kota, provinsi, hingga nasional.

"Apalagi ini diperkuat dengan narasi pembangunan ekonomi ala Jokowi dalam term Jokowinomics yang diangkat oleh pidato Prabowo seakan mempertegas bahwa Ia merupakan capres yang didukung oleh Presiden Jokowi dan siap melanjutkan legacy beliau," kata Agung dikutip dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 30 Agustus 2023.

Baca Juga: Bima Arya Bocorkan Obrolannya dengan Jokowi, Erick Thohir Berpeluang Jadi Cawapres?

Agung juga menilai, mengemukanya Jokowi sebagai king maker di koalisi besar ini, selain menguatkan KIM tapi juga membuka peluang pencawapresan Wakil Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Karena bila di internal KIM semua Ketua Umum yang menjadi anggota, merekomendasikan nama-nama dirinya atau jagoannya, maka kebuntuan politik (political deadlock) bisa terjadi," tuturnya.

"Di titik inilah butuh jalan tengah (win-win solution) dengan memunculkan figur baru yang memiliki akseptabilitas dan elektabilitas yang mumpuni agar bisa diterima oleh semua ketua umum," ujarnya.

Agung mengatakan ada kemungkinan, relasi KIM dengan PDIP sedikit-banyak akan terus berbenturan dalam konteks memperebutkan pengaruh Jokowi sekaligus PKB dengan Cak Imin. Karena kedua sosok ini memiliki pengaruh elektoral atas nama tingkat kepuasan kinerja publik yang tinggi.

Baca Juga: Anies Baswedan Tak Khawatir Dukungan Parlemen Lemah jika Jadi Presiden, Singgung Kekuatan Proposal Kebijakan

"Dukungan militansi relawan di sisi Presiden Jokowi dan penguasaan atas Jawa timur maupun pengaruh di ormas Nahdlatul Ulama di sisi Cak Imin," ujarnya.

Relasi KIM dan KPP

Lalu bagaimana relasi dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)? Menurut Agung dibanding dengan PDIP, hubungan antara KIM dengan KPP relatif cair karena selain punya akar historis kerja sama, irisan massa yang menjadi ceruk pemilih keduanya juga berdekatan secara ideologis.

"Artinya, peluang koalisi besar dalam narasi pilpres putaran kedua akan lebih menguntungkan kubu KIM dengan Prabowo-nya jika capres-cawapres yang bertarung tetap 3 pasang hingga pendaftaran oleh KPU ditutup 25 November 2023," ujarnya.***