FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pelarangan hirilisasi yang kerap didengungkan dilawan oleh pemerintah disebut tidak pernah ada. Hal itu diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.

Gigin mengatakan tidak ada pihak yang melarang Indonesia melakukan hirilasisi. Baik itu negara atau lembaga manapun.

“Ternyata gak ada negara atau lembaga internasional yang menolak hilirisasi nikel oleh Indonesia,” klaim Gigin dikutip fajar.co.id dari unggahannya di Twitter, Senin (28/8/2023).

Tidak jelas alasan Gigin mengklaim tidak adanya larangan itu. Namun ia mengungkapkan sidang di World Trade Organization (WTO) bukan karena larangan hirilisasi, tapi karena pemerintah Indonesia langgar komitmen yang telah dibuat.

“Sidang WTO digelar karena Indonesia melanggar peraturan tentang pelarangan ekspor bahan mentah yang telah disepakati oleh pemerintah RI sendiri,” jelasnya.

Sidang di WTO dimaksud Gigin merupakan proses hukum setelah Uni Eropa menggugat Indonesia. Yang diketahui karena kebijakan larangan mengirim bahan mineral mentah.

Pada 2020, gugatan itu disetujui WTO dan meminta Indonesia untuk mengubah kebijakannya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri beberapa kali menyerukan melawan pelarangan hirilisasi di Indonesia. Menyusul serangkaian gugatan pada Indonesia soal hirilisasi.

Pemerintah Indonesia mengajukan banding atas kekalahan pertama ini pada Desember 2023 lalu.

Namun sebelum proses sidang berjalan, Uni Eropa melalui konsultasi Penegakan Aturan atau Enforcement Regulation. Ini dilakukan untuk melakukan konsultasi kepada industri-industri yang dirugikan atas kebijakan Pemerintah Indonesia.

Jika terbukti, maka negara-negara Uni Eropa akan mengenaka bea pada tiap barang yang berasal dari Indonesia.

Di sisi lain, Jokowi bersama para pejabat pemerintahan lainnya berkali-kali menekankan pentingnya hirilisasi. Selain pendapatan yang lebih banyak, juga berefek baik pada hal lain, misalnya pada lapangan kerja.
(Arya/Fajar)