FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto menyebut tidak ada pihak yang melarang hirilisasi di Indonesia. Entah itu negara atau lembaga apapun.

“Ternyata gak ada negara atau lembaga internasional yang menolak hilirisasi nikel oleh Indonesia,” kata Gigin melalui unggahannya, dikutip fajar.co.id, Senin (28/8/2023).

Adapun gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) disebutnya tidak melarang. Tapi Indonesia melakukan pelanggaran.

“Sidang WTO digelar karena Indonesia melanggar peraturan tentang pelarangan ekspor bahan mentah yang telah disepakati oleh pemerintah RI sendir,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri beberapa kali menyerukan melawan pelarangan hirilisasi di Indonesia. Menyusul serangkaian gugatan pada Indonesia soal hirilisasi.

Misalnya pada 2020, Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO karena melarang ekspor bijih nikel. Gugatan itu, disetujui dan meminta Indonesia untuk mengubah kebijakannya.

Meski begitu, Pemerintah Indonesia mengajukan banding atas kekalahan pertama ini pada Desember 2023 lalu.

Namun sebelum proses sidang berjalan, Uni Eropa melalui konsultasi Penegakan Aturan atau Enforcement Regulation. Ini dilakukan untuk melakukan konsultasi kepada industri-industri yang dirugikan atas kebijakan Pemerintah Indonesia.

Jika terbukti, maka negara-negara Uni Eropa akan mengenaka bea pada tiap barang yang berasal dari Indonesia.

Di sisi lain, Jokowi bersama para pejabat pemerintahan lainnya berkali-kali menekankan pentingnya hirilisasi. Selain pendapatan yang lebih banyak, juga berefek baik pada hal lain, misalnya pada lapangan kerja.
(Arya/Fajar)