FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah dianggap tidak bertanggung jawab pada persoalan yang menimpa PT Waskita Karya. Padahal perusahaan itu merupakan BUMN.

Hal itu diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto. Ia menyebut negara tidak hadir jika perusahaan BUMN terlilit utang. Seperti yang dialami Waskita.

“Milik negara tapi negara tidak bertanggungjawab bila perusahaannya gagal bayar utang,” ungkap Gigin dikutip fajar.co.id, Jumat (25/8/2023).

Di sisi lain, jika perusahaan untung mesti menyetor dividen. Sesuai laba yang disepakati direksi.

“Kalau untung harus disetor ke negara,” ujar Gigin.

Menurut Gigin, persoalan Waskita ini bisa jadi pelajaraan. Terutama bagi investor yang kerap membeli obligasi.

“Pelajaran sangat pahit bagi penggemar obligasi BUMN,” jelasnya.

Diketahui, Waskita lolos dari pailit. Usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) resmi menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU.

Sebelumnya, Waskita memang jadi sorotan karena terus merugi beberapa tahun ini. Pada 2020 Waskita mengalami kerugian mencapai Rp 7,35 triliun. Pada 2021, Waskita masih mencatat rugi Rp 1,09 triliun dan pada 2022 rugi Rp 1,89 triliun.
(Arya/Fajar)