PIKIRAN RAKYAT - Penanganan permasalahan polusi di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) jangan hanya mengacu pada pembatasan mobilitas penduduk melalui kebijakan work from home (WFH). Kerusakan alam pun harus turut ditangani, terutama di wilayah pesisir utara yang kondisinya kian memprihatinkan.

Perbaikan kerusakan lingkungan di pesisir utara menjadi salah satu isu yang didorong Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rapat koordinasi penanganan polusi di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Rapat yang dikoordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini melibatkan sejumlah kementerian terkait dan pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek.

“Kami sampaikan bahwa isu kerusakan alam pun harus turut juga disentuh karena ini juga berkaitan dengan polusi yang terjadi. Terutama di pesisir utara yang kami harapkan turut ditangani pemerintah pusat,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, Selasa, 22 Agustus 2023.

Menurut dia, persoalan polusi udara di Jabodetabek harus ditangani secara komprehensif dan berjenjang. Perbaikan kerusakan lingkungan di pesisir utara dapat menjadi program jangka menengah untuk mencegah polusi udara kembali terjadi.

Baca Juga: Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Polusi Belum Bisa Diterapkan di Jakarta karena Tak Ada Awan

Ilustrasi polusi udara di DKI Jakarta.

Kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan kementerian terkait lantaran pemerintah daerah memiliki kemampuan yang terbatas, baik dari kewenangan maupun anggaran. “Maka perbaikan di kawasan pesisir utara ini yang turut kami suarakan. Penanganan alam ini bisa turut dilakukan bersamaan dengan penanganan jangka pendek, seperti halnya WFH,” ucap dia.

Sementara itu, Dedy memastikan Pemkab Bekasi akan mengikuti arahan terkait pemberlakuan WFH. Hanya saja, penerapan WFH ini masih menunggu kajian dari Kemendagri.

Baca Juga: Wacana WFH Imbas Polusi Udara, Pemkab Bekasi Tunggu Arahan Kemendagri

“Jumat lalu saya sendiri yang mengikuti rapat dengan Kemendagri terkait WFH. Ada sejumlah masukan dari daerah terkait ini, namun demikian penerapannya masih menunggu dari Kemendagri,” kata dia.

Dalam beberapa pekan terakhir, polusi udara di DKI Jakarta menjadi pembicaraan publik. Kondisi udara ibu kota dianggap tidak sehat lantaran tingginya tingkat pencemaran.

Kondisi ini pun turut menjadi perhatian pemerintah pusat dengan kembali mewacanakan WFH. Penerapan kebijakan ini pun turut melibatkan daerah lainnya dalam aglomerasi Jabodetabek, termasuk Kabupaten Bekasi.

Dedy belum bisa memastikan skema teknis dari penerapan WFH. Dinas mana saja yang nantinya akan menjalani WFH, belum bisa dipastikan. “Namun yang jelas WFH ini tidak mengganggu proses pelayanan publik,” ucap dia.***