JAKARTA, KOMPAS.com- Survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan bahwa mayoritas atau 61,9 persen menyatakan puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum.

"Hasil survei periodik Kompas periode Agustus 2023 menunjukkan, 61,9 persen responden menyatakan puas dengan kerja-kerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Tingkat kepuasan ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan survei periode Mei 2023," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Selasa (22/8/2023).

Litbang Kompas mencatat, kepuasan publik terhadap sektor hukum pada Agusus 2023 ini merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ridwan Kamil dan Sandiaga Turun, Erick Thohir Naik

Pada suvei Januari 2023, angka kepuasan berada di angka 55,1 persen, kepuasan kembali meningkan pada Mei 2023 di angka 59 persen dan menjadi 61,9 persen pada Agustus 2023.

Kendati demikian, dari 11 kali survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2019, hasil survei pada bulan ini belum mencatatkan angka tertinggi.

"Rekor kepuasan publik pada kerja-kerja pemerintah di bidang hukum tercatat tertinggi terjadi pada survei periode Januari 2022 dengan tingkat kepuasan mencapai 65,9 persen," tulis Litbang Kompas.

Lebih lanjut, angka kepuasan di sektor hukum ini masih tertinggal dibanding sejumlah sektor lainnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil, Sandiaga, dan Erick Thohir Tiga Besar Bursa Cawapres

Kepuasan publik terhadap sektor politik dan keamanan, misalnya, mencapai 79,3 persen, begitu pula dengan sektor kesejahteraan sosial yang berada di kisaran 76,4 persen.

Kepuasan publik di sektor hukum relatif masih setera dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi.

Menurut Litbang Kompas, rendahnnya tingkat kepuasan publik di aspek hukum harus dijadikan bahan refleksi oleh pemerintah.

Terlebih, survei menangkap bahwa 76 persen masyarakat punya keyakinan bahwa pemerintah bisa terus memperbaiki kinerja di bidang penegakan hukum hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Naik di Survei Litbang Kompas, Sekjen PDI-P: Akan Makin Meningkat Setelah...

"Untuk bisa menjawab harapan tersebut, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bisa membuktikan keseriusannya. Salah satunya melalui upaya penyelesaian kasus-kasus hukum yang menyita perhatian publik," tulis Litbang Kompas.

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023.

Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

-. - "-", -. -