FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pemerintah bakal tetap melanjutkan program food estate alias lumbung pangan, meski mendapat kritik dari PDI Perjuangan. Sebab, food estate sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan.

"Hati-hati semua kawasan, semua negara, sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semuanya masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis, gula, beras," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Kepala negara menegaskan, kenaikan harga pangan dunia terjadi lantaran beberapa negara produsen menghentikan ekspor bahan pokok, karena ingin mengamankan stok dalam negerinya. Sehingga, program food fstate sebagai lumbung pangan harus terus berjalan.

"Food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun nanti kalau melimpah betul, ga apa-apa untuk ekspor. Karena negara lain membutuhkan," tegas Jokowi.

Jokowi mengakui, pengembangan food estate tak semudah yang dibayangkan.

Ia menjelaskan, pada masa awal tanam kemungkinan gagal akan sangat besar. Bahkan pada masa tanam kedua, hanya 25 persen saja yang bisa dipanen, baru pada masa tanam keenam dan ketujuh, manfaat program tersebut baru terasa.

"Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun yang ketiga kali itu baru bisa agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik," ucap Jokowi.

Kepala negara lantas mencontohkan program food estate di Kalimantan Tengah yang sudah berjalan dengan ditanami jagung sejak tahun lalu, tetapi sampai saat ini baru bisa menghasilkan separuhnya. Menurut Jokowi, kondisi serupa juga terjadi pada program food estate lainnya.

"Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan," pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melontarkan kritik pada program lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan pemerintah dengan penanggung jawab Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Hasto menyebut, proyek itu sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.

Menurut Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan.

“Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," pungkas Hasto usai penganugerahan rekor MURI kepada PDIP atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8). (jpg/fajar)