FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) media sustainability atau jurnalisme berkualitas hingga kini menuai kontroversi. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sendiri, menegaskan dukungannya terhadap rancangan regulasi tersebut.

“Mendukung. Tidak ada pilihan. Harus dukung,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari saat ditemui di Kantor PWI Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (14/8/2023).

Ia mengatakan, rancangan regulasi itu kini diperlukan. Demi meningkatkan kualitas pemberitaan.

“Saya kira ini penting sekali, karena ada selalu partner kita yang tidak diundang, yaitu media sosial,” ujarnya.

Ia menyebut media sosial kini bisa jdi ancaman bagi jurnalisme yang berkualitas. Padahal informasi di media sosial tak menggunakan kode etik.

“Kadang media sosial ikut berlari-lari dengan kita. Kadang kita ketinggalan dari mereka. Ketereran. Walaupun media sosial tidak pernah menerapkan kode etik. Karenanya kemudian wartawan hanya copy paste, jadi malas juga,” jelasnya.

Karena itu, selain mendukung Perpres tersebut, ia mengaku PWI terus berusaha meningkatkan profesionalitas anggotanya.

“Salah satunga melalui pelatihan-pelatihan,” ucapnya.

Sementara itu, sebelumnya rancangan regulasi tersebut dikritik oleh Google. Perusahaan teknologi raksasa itu menyoroti potensi dampak negatif pada kebebasan akses informasi.

Google berpendapat, memberi lembaga non-pemerintah kekuasaan untuk mengatur konten daring dapat membatasi keragaman sumber berita dan mengekang akses informasi bagi masyarakat.

Di sisi lain, berapa organisasi profesi wartawan meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang naskah Rancangan Perpres tersebut. Mereka di antaranya Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA)

Mereka berharap peninjauan ulang untuk memastikan substansi Perpres ini dapat membantu memperbaiki ekosistem jurnalisme di Indonesia.

(Arya/Fajar)