AYOBOGOR.COM -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto geram dengan pengerjaan jembatan Gang Warung Pala Kelurahan Muarasari.

Jembatan yang berlokas di RT 04/02, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan yang mengalami deviasi negatif diatas 10 persen.

Bima Arya  juga menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor telah melayangkan Surat Peringatan (SP) kedua kepada pihak kontraktor yakni CV. Maisarakaryaindo.

Baca Juga: Tempat Makan Gulai Kambing Enak di Bogor Rasa Istimewa, Ada Tempe Mendoan juga Lho!

Orang nomor satu di Kota Bogor itu  menegaskan akan ada persoalan hukum jika pembangunan jembatan tersebut tidak selesai.

"Menurut saya ini bermasalah sekali, terlalu jauh deviasinya. Pasti ada persoalan hukum disini kalau tidak selesai dan kami akan diblacklist. Kami akan peringatkan untuk mengawasi agar mereka melakukan pekerjaan sesuai target," ucap Bima Arya, Senin (14/8/2023).

Dirinya berjanji akan mengecek langsung proyek bermasalah itu, sebab harusnya pekerjaan jembatan itu tuntas selama 120 hari kalender.

Baca Juga: 7 Hotel di Bogor yang Bagus untuk Liburan Keluarga, Ada yang di Tengah 'Leuweung'

"Nanti akan ditinjau. Dicek khusus oleh saya," tegas Bima Arya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Bogor, Rena Da Frina menuturkan jika proyek pembangunan jembatan di Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan itu mengalami keterlambatan.

Bahkan proyek tersebut mengalami deviasi negatif diatas 10 persen.

Baca Juga: Motor Listrik Honda EM1 e Kalah Jauh dari New Honda BeAT dari 3 Urusan Ini

Untuk itu, Rena menyebut jika pihaknya telah melayangkan teguran SP2 kepada pelaksan proyek jembatan tersebut.

"Sudah teguran pertama awalnya, Muara Sari lambat dan deviasinya sudah diatas 10 persen negatif," ujarnya.

"Alasan keterlambatan pekerjaan, ada masalah di internal mereka hingga faktor hujan. Saya tidak terima kalau alasanya hujan, harusnya ketika kalian mengambil proyek di Kota Bogor sudah tahu dan memprediksi. Itunganya sudah jelas, kalau di Kota Bogor kota hujan," tegas Rena.

Baca Juga: Rekomendasi Villa Private di Puncak Bogor, Tersedia Private Pool Serasa di Iceland, Harga Affordable

Ia meminta kepada pelaksana proyek agar melakukan akselerasi dan meminta untuk mengganti metode pengerjaan.

"Karena batas waktunya sampai Agustus, kami buat kaya mini schedule, untuk percepatan selama dua minggu ke depan. Kalau gak keburu harus buat deviasi lebih kecil dari negatif 10," terang Rena.

"Jika deviasi masih diatas negatif 10 persen setelah dilayangkan SP2, ya putus kontrak," tambahnya.

Menurut Rena, langkah putus kontrak merupakan opsi terakhir.

Pasalnya dianggap kemungkinan terburuk yang harus diambil Dinas PUPR.

"Kalau memang bisa push mereka (kami berikan kesempatan), karena kalau putus kontrak sakit semuanya, warga juga susah, akses juga jadi tertunda," terang Rena.

"Kita gak mau kaya gitu. Kami mau kasih efek jera agar tak main-main dalam proyek ini. Mau berapapun besaran proyek itu tanggungjawabnya sama yakni kepentingan untuk warga," pungkasnya.