FAJAR.CO.ID -- Pekerja sub kontraktor proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung curhat di media sosial. Mereka mengaku belum juga dibayar pemerintah, sehingga kesulitan membayar biaya sekolah anak hingga aset disita.

Seperti diketahui, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung ini menelan biaya hingga Rp114.24 triliun. Proyek kerja sama Pemerintah Indonesia dan China ini rencananya bakal diresmikan tahun ini.

Namun, di balik kecanggihan moda transportasi Kereta Cepat Jakarta Bandung ini, ada cerita pilu para pekerja yang belum dibayar gajinya.

Belasan sub kontraktor Kereta Cepat Jakarta Bandung yang tergabung dalam Ikatan Sub Kontraktor KCJB mengaku hingga saat ini belum menerima pembayaran pekerjaan.

Lebih miris lagi, beberapa anggota Ikatan Sub Kontraktor Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB mengaku rumah dan sejumlah aset telah disita oleh bank. Sebanyak 12 nama yang mengaku anggota Ikatan Sub Kontraktor KCJB mencurahkan kegalauannya di media sosial.

Mereka mengaku asetnya disita bank, karena tidak bisa membayarkan kredit. Padahal, kredit itu yang digunakan sebagai modal dalam membangun KCJB.

Dalam surat tersebut dijelaskan dampak belum dibayarkannya pekerjaan mereka.

Surat yang ditandatangani belasan subkontraktor proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB.

"Dampak yang sangat dirasakan oleh pihak subkon dengan adanya permasalahan pembayaran ini sangat besar, karena selain melibatkan personal perusahaan secara langsung, juga melibatkan para vendor dan investor yang tentu nya melakukan penekanan yang luar biasa kepada para subkon,” tulisnya.

Sebagai ilustrasi, jika 1 kegiatan melibatkan 20 orang pekerja saja, bisa dibayangkan ada 88 kegiatan x 20 orang = 1760 orang yang terdampak pekerjaan ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para subkon adalah:

Penyitaan asset seperti rumah, kantor, kendaraan oleh pihak Bank, investor, maupun vendor Terbengakalainya pendidikan anak - anak akibat tidak mampu membayar biaya sekolah, apalagi saat ini adalah masa dimana setiap siswa TK, SD, SMP, SMA mulai memasuki masa tahun ajaran baru. Beberapa pemilik perusahaan bahkan ada yang sudah meninggal dunia akibat sakit yang dikarenakan tekanan yang sangat luar biasa kepada mereka. Rusaknya kepercayaan rekanan dan tentunya ini akan berdampak pada masa depan perusahaan ketika mendapatkan pekerjaan dari pihak lain, karena hilangnya unsur kepercayaan dari rekanan, baik vendor, investor maupun tenaga kerja.

“Demikian surat ini kami sampaikan, apabila surat ke - 2 ini tidak juga ditanggapi, maka kami akan mengajukan permohonan langsung kepada Komisi VI DPR RI, Ombudsman dan Media Massa untuk memediasi permasalahan ini,” tambah surat tersebut.

Selain memposting surat penagihan pembayaran proyek KCJB pada sub kotraktor, @PartaiSocmed juga memposting bukti chat antara Ikatan Sub Kontraktor KCJB dengan pihak KCJB.

Dalam chat tersebut pihak dari KCJB meminta agar proses penyelesaian di kawal karena sudah dialihkan ke Kejaksaan.

“GILAAAK!!, Ternyata proyek kereta cepat juga bermasalah dengan pembayaran pada subkon mereka. Masa mau nagih hak harus minta pengesahan kejaksaan dulu?,” tulis akun @PartaiSocmed

“Pak @erickthohir jangan sibuk nyawapres, bayar keringat orang dulu deh!,” tambah @PartaiSocmed. (fajar/disway)