PIKIRAN RAKYAT – Simak penjelasan politik identitas yang ternyata memiliki peran dalam Pemilihan Umum atau Pemilu dan di media sosial. Kajian terhadap hal itu meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Dilansir dari laman Universitas Islam Indonesia (UII), artikel ilmiah berbahasa Indonesia terindeks Google Scholar tentangnya terus meningkat. Pada 2013, jumlahnya hanya 173. Sedangkan pada 2022, jumlahnya melonjak 10 kali lipat yakni 1250.

Ternyata belum ada definisi tunggal mengenai hal tersebut dalam literatur ilmiah. Penjelasan saat ini hanya membahas adanya aktivitas atau agenda politik yang erat kaitannya dengan kelompok berbasis identitas tertentu. Tujuannya adalah melawan ketidakadilan akan struktur, praktik, maupun sistem yang menghegemoni.

Baca Juga: Anies Baswedan: Jangan Menggunakan Politik Identitas dengan Kebencian

Gerakan politik yang terafilisasi kelompok berbasis identitas pernah terjadi di Amerika pada era 1970-an. Tujuan gerakan itu ialah melawan ketidakadilan, contohnya kelompok perempuan kulit hitam yang berjuang melawan penindasan kulit putih.

Ketika itu, identitas didasarkan pada ras, gender, etnisitas, dan keadaan minoritas. Kini situasinya berubah, identitas itu bisa berupa agama, kepercayaan, atau ikatan kultural yang kesemuanya lebih beragam lagi.

Kajian terhadapnya meningkat dalam 10 tahun terakhir meskipun Google sudah menemukan frasa ini sejak akhir 1990-an. Artikel ilmiah pertama yang terindeks mesin pencari itu adalah buku berjudul “Islam, Demokrasi, dan Pemberdayaan Civil Society” yang terbit pada 2000 oleh Muhammad A.S. Hikam.

Kini 23 tahun berlalu sejak buku itu, sudah ada 1250 karya dengan pembahasan politik identitas pada tahun 2022. Itu artinya, kajian mengenai istilah itu meningkat pesat.

Baca Juga: Menggagas Politik Identitas Berkualitas

“Politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial akan dengan mudah menggantikan politik kewarganegaaan, dan wawasan kebangsaan menjadi terdesak,” demikian penggalan buku karya Muhammad A.S. Hikam tersebut.

Ternyata ada sejumlah peran besar politik identitas dalam pemilu tersebut yang mesti diketahui. Di antaranya adalah bisa mempengaruh preferensi pemilih. Dilansir dari laman Fisip UMSU, alasan dipengaruhinya preferensi itu adalah karena mengaitkan identitas pemilih dengan partai atau kandidat tertentu baik dalam aspek ras, agama, maupun gender.

Hal itu juga turut berpengaruh dalam terbangunnya aliansi dan koalisi yang didasarkan pada kesamaan identitas. Mobilisasi pemilih pun dapat terjadi karena orang merasa memiliki identitas yang sama.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Kerap Bagikan Momen Kunjungi Ulama, Netizen Singgung Politik Identitas

Pada akhirnya, agenda politik bisa didorong untuk memperhatikan isu-isu terkait identitas tertentu tersebut. Lalu akan muncul kebijakan atau perdebatan publik mengenai hal itu yang turut meramaikan pemilu.

Dengan hadirnya media sosial, politik identitas mempunyai ‘kendaraan’ untuk menyentuh targetnya tersendiri. Kecepatan yang dimiliki medsos akan menyasar target tepat, begitu juga sifatnya yang bisa mencangkup audiens yang luas.

Paling tidak, terdapat 3 pendekatan algoritma medsos dalam ‘membantu’ menyebarkan aliran politik identitas. Ketiga cara itua dalah mengarhakn perilaku pengguna pada waktu dan lokasi tepat, melibatkan konteks terdekat pengguna itu, dan mengondisikan pengguna untuk melakukan tindakan tertentu.***