AYOBOGOR.COM - PPDB Kota Bogor 2023 tercoreng karena perbuatan para oknum. Selain pihak internal, kecurangan di dalam proses itu dilakukan pihak internal.

Akibatnya, banyak pejabat dari dinas maupun di sekolah, termasuk tenaga pendidik harus dihukum imbas dari kecurangan PPDB Kota Bogor.

Hal tersebut menjadi perhatian serius saat ini hingga Wali Kota Bogor Bima Arya ingin membuat memperbaharui sistem PPDB Kota Bogor.

Bima mengatakan bahwa pembenahan itu diperlukan setelah dirinya belajar dari kasus yang terjadi, khususnya pada PPDB zonasi.

Menurut Bima, pembenahan tersebut dilakukan pada Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan sekolah-sekolah.

Ketika instansi tersebut saling bersangkutan hingga membuat para oknum bisa memuluskan niat curangnya pada proses PPDB.

Pada Disdukcapil sendiri, pembenahan dilakukan dengan memastikan tidak ada perpindahan domisili kependudukan hanya untuk keperluan diterima sekolah.

Karena itu, akan ada aturan yang menyoroti arus permintaan perpindahan domisili sebagai antisipasi kecurangan PPDB.

"Semua akan dievaluasi, operator sampai kepala bidang dan tentu kepala dinas," kata Bima Arya, Selasa, 1 Agustus 2023.

Sementara di Disdik dan sekolah, pembenahan bakal dilakukan dengan membuat sistem konfirmasi ulang berupa verifikasi faktual.

Hal ini diperlukan juga untuk menghindari nama pindah keluarga sehingga tak ada peserta didik terpinggirkan haknya.

"Saya minta kepada Disdik melakukan evaluasi koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyempurnakan sistem," katanya.

Bima mengatakan semua upaya itu akan dibubuhkan ke dalam Peraturan Wali Kota atau Perwali Kota Bogor.

"Perwali mengatur secara detail dan rinci tahapan-tahapan dari penerimaan peserta didik baru sehingga sistem itu jelas, tidak mungkin diakali oleh oknum-oknum," kata Bima Arya.