FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto, memberikan respons soal kebijakan hilirisasi bahan mentah yang bakal terus dilakukan Presiden Jokowi.

Kabarnya, hal tersebut tetap dilakukan Jokowi meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel World Trade Organization (WTO).

Gigin menyebut, jika bukan China yang mendominasi hilirisasi tersebut, maka akan berbeda cerita.

"Seandainya bukan China yang mendominasi hilirisasi, ceritanya bisa lain lagi," ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun, Hilirisasi juga akan berlanjut meski Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.

Jokowi mengatakan, hilirisasi membawa manfaat termasuk dalam pembukaan lapangan kerja.

Dia mencontohkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah telah menyediakan lapangan kerja bagi 71.500 tenaga kerja dari sebelumnya 1.800 tenaga kerja.

Kemudian, di Maluku Utara sebelum hilirisasi hanya ada 500 orang yang bekerja di pengolahan nikel. Namun setelah ada hilirisasi naik menjadi 45.600 pekerja.

Tak hanya dari sisi lapangan kerja, Jokowi mengatakan negara juga mendapat keuntungan atas hilirisasi dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia memberi contoh negara mendapat pendapatan yang besar dari hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah.

Namun orang nomor satu di Indonesia itu enggan menyebutkan jumlah yang didapatkan negara dari hilirisasi nikel di wilayah itu.

(Muhsin/fajar)