JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pihaknya terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menangani hoaks politik yang semakin meningkat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Sub Bagian Bidang Pemberitaan Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo M Taufiq Hidayat mengatakan, harapannya dengan sistem kerja kolaborasi antarsektor maka kasus eskalasi hoaks seperti saat Pemilu 2019 tidak akan terulang di tahun depan.

"Peningkatan hoaks saat itu meningkat hingga dua kali lipat menjelang pemilu. Nah kami berharap ini tidak akan terjadi lagi (di 2024) dengan model penanganan kolaborasi (lintas sektor)," kata Taufiq dalam diskusi "Dialektika Demokrasi:Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu 2024" di Jakarta, Kamis (27/7).

Lebih lanjut, Taufiq mengatakan beberapa kolaborasi yang telah dibentuk untuk penanganan hoaks jelang Pemilu 2024 di antaranya menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Juga :

Pemilih Perempuan Dinilai Rentan Terkena Politik Uang

Selain menyebarkan informasi publik mengenai tata cara dan mekanisme Pemilu 2024, ketiga pihak itu juga berkoordinasi tentang penanganan informasi keliru, tidak benar, dan menyesatkan yang berpotensi ditemukan di ruang digital.

Dengan kolaborasi ketiganya, diharapkan informasi sesat tersebut bisa lebih cepat ditangani untuk dihapus dan dihentikan peredarannya sehingga tidak mengganggu situasi kondusif di masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Dalam hal menegakkan regulasi dan hukum terkait hoaks politik di Pemilu 2024, Kemenkominfo juga memperkuat kolaborasi dengan Polri.

Taufiq mengatakan pendekatan juga dilakukan Kemenkominfo kepada partai-partai politik agar bisa mendukung narasi Pemilu Damai untuk pelaksanaan pemilu serentak di 2024. Selain memperkuat kolaborasi, Kemenkominfo juga dengan rutin menangani hoaks menggunakan berbagai mekanisme yang telah berjalan selama ini.

Untuk tindakan pencegahan, Kemenkominfo terus menggalakkan peningkatan kapasitas talenta digital untuk bijak di ruang siber melalui kelas-kelas literasi digital.

Baca Juga :

KPU Sebut Penerapan Dua Panel Efisienkan Penghitungan Suara

Sementara itu, Akademisi dari Universitas PGRI Sumatera Barat Dr Firdaus menyebutkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan 93,20 persen informasi bohong atau hoaks yang menyebar di masyarakat terkait dengan isu politik dan sosial.

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara