Potret tahun 1897 yang menunjukkan Raja Surakarta, Sri Susuhunan Paku Buwono X duduk sejajar dengan Residen Hindia Belanda di Surakarta, Willem de Vogel. (VOI/Tropenmuseum)

Elshinta.com - Pada 28 Juli 1808 silam, Gubenur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels meninta perwakilan Belanda di daerah tak lagi memperlakukan penguasa Jawa (raja) dengan istimewa. Dia melakukan reformasi birokrasi demi memerangi korupsi.

Korupsi adalah masalah yang kerap mengiringi kiprah penjajahan Belanda di Nusantara. Korupsi pula yang mampu meruntuhkan dominasi maskapai perdagangan Belanda, VOC. Era baru pemerintah kolonial Belanda pun dimulai.

Baca juga Daendels mengeluarkan peraturan baru

Reformasi birokrasi yang dilakukan Daendels efektif. Angka penyelewengan pejabat kolonial berkurang. Pun reformasi itu berimbas pula kepada penguasa Jawa. Kepala residen yang biasanya jadi perwakilan Belanda di daerah diminta untuk tak lagi menghormati penguasa Jawa secara berlebihan.

Ia pun mengeluarkan maklumat khusus untuk itu. Daendels mengimbau mereka tak memberikan lagi hadiah-hadiah yang mahal. Kalaupun ingin memberikan hadiah, maka sewajarnya. Itupun harus seorang pesuruh yang memberikannya. Bukan memberikan langsung.

Semuanya dilakukan Daendels supaya pemerintah kolonial setara, bahkan terlihat lebih besar dibanding penguasa lokal.

Sumber: voi.id