FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ikut angkat bicara soal polemik Pondok Pesantren Al Zaytun dan Panji Gumilang.

Baru pertama nongol dalam kasus ini, lembaga negara tersebut langsung bicara panjang lebar mengenai metode pengusutan.

Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, untuk menuntaskan kasus Al Zaytun dan Panji gumilang, pemerintah tak boleh melakukan pendekatan politik.Pendekatan ini kata dia hanya bikin keruh suasana.

"Kalau Panji Gumilang tadi pendekatan hukum, maka pondok pesantrennya harus dilakukan langkah-langkah atau pendekatan administratif, jangan pendekatan politik," kata Pramono dalam diskusi bertajuk "Al Zaytun di Tengah Diskriminasi dan Kriminalisasi" yang digelar dan ditayangkan melalui channel Youtube Imparsial, dilansir Jumat (21/7/2023).

"Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menghadapi isu-isu Al Zaytun. Terkait dengan pondok pesantrennya, pemerintah harus melakukan langkah-langkah administratif," tambahnya.

Pramono menjelaskan, pendekatan administratif lebih tepat dikedepankan karena menekankan pada evaluasi.

"Evaluasi mengenai apakah benar melakukan pelajaran-pelajaran yang di luar dari ajaran Islam, dan dilakukan kajian-kajian yang mendalam. Jadi, perlu evaluasi secara menyeluruh dulu baru nanti dilakukan langkah-langkah lain," tuntasnya.(Populis)