KBRN, Jakarta: Menko Polhukam Mahfud MD menjawab pertanyaan terkait "buzzer" dalam diskusi publik Kemenko Polhukam, bertajuk "Senandung Pemilu Damai". Mahfud menyatakan, sulit mengidentifikasi buzzer atau pendengung terafiliasi terhadap gerakan politik masa pemilihan umum (pemilu).

"Tentang buzzer itu, sulit diidentifikasi, ya. Kadang kala setiap orang menjadi buzzer untuk siapa pun," kata Mahfud saat konferensi pers usai acara diskusi di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2023) malam.

Baca juga: 'Buzzer' Terafiliasi Gerakan Politik, Akademisi Sarankan Transparansi Anggaran

Baca juga: Menko Polhukam-Mendagri Sepakat Pemilu Tanggung Jawab Seluruh Masyarakat​

Menurut Mahfud, kadang kala si A menjadi buzzer untuk menyerang si B. "Besoknya sudah menyerang si C, dan itu silang," ucap Mahfud.

"Jadi, itu kalau itu semuanya dilarang, itu bisa ribuan (buzzer, red). Setiap hari orang disebut buzzer," ucap Mahfud yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta ini.

Bahkan, kata dia, sulit mengidentifikasi orang di balik para buzzer terafiliasi gerakan politik itu. Arus informasi terkait para bakal calon peserta pemilu sudah menjadi tampilan di berbagai media sosial.

"Itu selalu 'katanya-katanya', ketika ditanya siapa yang bayar, siapa yang mengorganisir? Tidak ada yang bisa membuktikan juga," kata Mahfud.

Mahfud sementara ini, hanya memberikan imbauan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sudah memasuki tahapan Pemilu 2024. Perlu diingat pula, Pemilu Tahun 2024 akan meliputi pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

"Mari kita bangun kesadaran bersama ini, dan sebaiknya kita-kita ini, saudara, media, membangun kesadaran masyarakat. Untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita, terutama kalau ada akun-akun yang tidak jelas," ucap Mahfud.

Baca juga: Menko Polhukam: Tidak Boleh Terjadi Kekosongan Pemerintahan​

Menurut Mahfud, berbagai akun tidak jelas itu, tiba-tiba muncul. "Muncul itu (informasi, red) yang tidak jelas," kata Mahfud.

Walaupun, dia tidak memungkiri, pemilu merupakan wujud Indonesia sebagai negara demokrasi. "Maka, pimpinan itu harus selalu berputar, bersirkulasi, dan itu tidak boleh diwariskan," kata Mahfud.

"Tidak boleh berdasar keturunan, melainkan berdasar pemilihan. Semoga Pemilu 2024 dapat berjalan damai, lancar, dan berintegritas," kata Mahfud.