JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa salah satu alasan digelarnya pemilihan umum (pemilu) yakni untuk terjadinya sirkulasi kepemimpinan.

"Di mana negara ini ditentukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga bukan dari rakyat, oleh oligarki, dan untuk elite. Tapi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini pemilu dimaksudkan seperti itu. Untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan atau menjamin terjadinya sirkulasi kepemimpinan yang ditentukan oleh rakyat sendiri," kata Mahfud di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemilu merupakan wujud bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Untuk itu, dia mendorong agar Pemilu 2024 bisa berjalan damai, lancar, dan berintegritas.

"Di dalam proses pemilihan itu ada permainan-permainan politik, intrik-intrik politik, itu sah-sah saja, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan dan jangan sampai merusak tata kehidupan kita di dalam bernegara," katanya.

Mahfud mengatakan siapapun yang akan menang dalam Pemilu atau Pilpres 2024 nanti, masyarakat Indonesia harus menerima hasilnya.

"Kalau ada ketidakpuasan, kita memiliki Mahkamah Konstitusi. Tapi, kita ingin dan kita berharap tidak terlalu banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi," ucapnya.

Baca Juga :

Pemilih Belum Miliki KTP-el Bisa Memilih dengan KK

Tidak hanya itu, Menkopolhukam juga berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

"Kami berharap KPU bisa menjalankan tugasnya dengan baik, menjamin kebebasan dan kelancaran. Bawaslu mengawasi pelaksanaannya," tambahnya.

Sesuai jadwal ditetapkan KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Perebutan Simbol

Sementara itu, pakar komunikasi politik Antonius Benny Susetyo menyoroti pentingnya seorang calon presiden (capres) memiliki gagasan orisinal untuk mencapai kemajuan, di tengah maraknya pertarungan merebut simbol dukungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

"Pertarungan merebut simbol Pak Jokowi apakah sangat efektif untuk mendapat dukungan suara? Ataukah yang lebih penting bagaimana pemimpin-pemimpin calon presiden itu memiliki gagasan yang orisinal, gagasan-gagasan bagaimana mencapai kemajuan?" ujar Benny dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (20/7).

Menurut Benny, dalam kontestasi politik selama ini, publik hanya disuguhi perebutan simbol tentang dukungan Jokowi dan mengekor tanpa ada suatu terobosan atas apa yang harus dilakukan untuk membangun peradaban politik masa depan Indonesia.

Ia berpandangan publik seharusnya diberikan satu gagasan-gagasan tentang apa yang dilakukan para calon presiden untuk mengatasi stunting, kemiskinan, kesenjangan pendidikan, atau pemerataan.

"Sehingga, mereka itu mampu memberikan sebuah program perencanaan yang terarah," ujar Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Adu gagasan yang dapat disajikan kepada masyarakat, bagi Benny, juga penting untuk memberi pendidikan politik bagi masyarakat.

Baca Juga :

KPU Tetapkan Total DPS Pemilu 2024 Lebih dari 205 Juta Orang

"Pendidikan politik menjadi sarana sangat penting agar publik memiliki kesadaran untuk menentukan masa depan bangsa ini, dibutuhkan sebuah kehati-hatian dan kebijaksanaan, serta kemampuan untuk terus-menerus mampu melihat rekam jejak sang pemimpinnya," ucapnya.

Selain itu, budayawan tersebut juga menyampaikan dalam menentukan pemimpin dibutuhkan sebuah analisa sosial tentang bagaimana rekam jejak, prestasi, capaian, kematangan psikologi, dan emosional seorang pemimpin, sehingga diharapkan dapat menentukan pemimpin yang jauh lebih rasional.

"Rakyat harus berpikir dengan hati-hati dan sungguh-sungguh untuk mencari pemimpin yang benar-benar mendekati sesuai dengan konteks zamannya dan pemimpin itu yang akan mengantarkan Indonesia pada pintu gerbang peradaban," kata Benny.

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara