PIKIRAN RAKYAT - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (Jateng) memberi kabar baik terkait angka kemiskinan di Provinsi Jateng. Pasalnya, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 66,7 ribu orang pada periode Maret 2023 dibanding September 2022.

Informasi tersebut berdasarkan data dari Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan. Dia mengatakan, hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah tercatat tinggal 3,79 juta orang.

"Garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp477.580 per kapita per bulan," ucapnya, dalam siaran pers di Semarang, Senin, 17 Juli 2023

Dia melanjutkan, berdasarkan wilayah kota dan desa, pada periode September 2022 hingga Maret 2023, data menunjukan penurunan penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 30,5 ribu orang. Sementara kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan hingga 36,2 ribu penduduk.

Baca Juga: Remaja Dibacok Hingga Tewas di Jatisari Karawang, Tiga Pelaku Diamankan

"Tingkat kemiskinan di perkotaan sekitar 9,78 persen dan tingkat kemiskinan di perdesaan sekitar 11,8 persen," katanya.

Adapun, faktor-faktor yang menjadi pemicu penurunan angka kemiskinan Jateng, kata Dadang antara lain adanya penurunan presentase inflasi pada periode September 2022 hingga Maret 2023. Nilai inflasi hanya 1,3 persen, lebih rendah dari pada periode yang sama di tahun 2022.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2023, kata Dadang juga mencapai 5,04 persen. Pada periode Agustus 2022 hingga Februari 2023, Dadang juga menggarisbawahi terjadinya penurunan pada angka pengangguran.

"Jumlah penduduk bekerja dibanding penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan," katanya.

Baca Juga: Netizen Sebut TBI Rekrutmen BUMN 2023 Lebih Susah dari TOEFL: Nilainya Bisa Dipakai untuk Loker Lain Gak?

Dana Desa Besar Salah satu Jalan Pengentas Kemiskinan

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan penambahan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar di setiap desa. Menurutnya, penambahan anggaran tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan dana agar bebas korupsi dan untuk mengefektifkan pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Dana desa harus ditambah kalau pembangunan mau efektif dan bebas korupsi. Satu-satunya cara adalah dana desa diperbesar. Sebesar Rp5 miliar itu penambahan minim untuk mengatasi persoalan, seperti stunting dan kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin Iskandar saat mengunjungi Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Minggu, 18 Juni 2023.

Selain agar bebas dari korupsi, dia menjelaskan bahwa penambahan anggaran dana desa Rp5 miliar dapat mendorong kemampuan pelayanan posyandu terhadap warga desa sehingga mereka lebih sehat dan sejahtera.

Lebih jauh, penambahan dana tersebut akan mendorong penurunan angka stunting sehingga mampu mencapai target nol persen pada 2030.

“Jika Pemerintah ingin mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dan nol persen stunting pada 2030, prasyaratnya desa harus menjadi pusat pembangunan nasional,” katanya menjelaskan. ***