PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta penyelenggara Pemilu 2024 bersikap profesional. Dia tidak ingin masyarakat menganggap Pemilu 2024 sebagai ajang permusuhan.

Pemilu 2024 akan terdiri dari 3 agenda yakni Pileg, Pilkada, dan Pilpres. "Saya ingin menyerukan dari tempat ini kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu untuk melaksanakan tugas, sebagaimana yang diamanatkan secara profesional dan bermoral," kata Surya Paloh.

Menurut Surya Paloh, penyelenggara Pemilu harus jujur dan adil ketika bertugas. Pasalnya, ada kontestasi Pemilihan Presiden yang merupakan momentum untuk menghadirkan pemimpin yang memiliki kemampuan dan memberikan manfaat besar bagi rakyat. Oleh karena itu, ia meminta agar tidak ada intervensi kepentingan dalam pelaksanaannya.

"Pemilu harus dilaksanakan dengan semangat toleransi, bukan dimaknai sebagai ajang permusuhan masyarakat. Demokrasi harus berpijak pada kesatuan dan persatuan," ujar Surya Paloh dalam acara Apel Siaga Perubahan di Stadion GBK pada Minggu, 16 Juli 2023.

Baca Juga: Banjir Besar dan Longsor di Korea Selatan Tewaskan 35 Orang, Kemenlu: Tak Ada Korban WNI

Menurut Surya Paloh, tidak ada gunanya Pemilu dilaksanakan tetapi berujung pada perpecahan. Menurut pria berusia 72 tahun itu, musuh yang harus dilawan adalah kebodohan dan ketidakadilan.

"Musuh kita bersama bukanlah musuh di antara kita, satu sama lain, bukan musuh atas dasar perbedaan agama dan partai politik. Musuh kita adalah kebodohan dan ketidakadilan. Inilah musuh bersama kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Surya Paloh dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.

NasDem melangsungkan apel siaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 16 Juli 2023.

Ribuan kader NasDem dari berbagai daerah hadir dalam apel siaga tersebut. PKS dan Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama NasDem juga turut hadir pada apel siaga tersebut.

Sejumlah perwakilan dari Partai Golkar juga hadir pada apel siaga yang diagendakan NasDem. Meskipun partai politik tersebut saat ini merupakan koalisi dari pemerintahan, tetapi mereka tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena bukan bagian dari internal partai.***