FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menilai, program ‘Buy The Service’ sebagai wujud konsep smart city smart transportation masih memiliki kelemahan yang belum mengakomodir sistem pembayaran tunai.

Hamka mengingatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan program ‘Buy The Service’.

Meski mengapresiasi konsep smart city smart transportation, namun Hamka mengingatkan Kemenhub agar menyadari bahwa masih terdapat sebagian besar masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi.

“Ada beberapa kelemahan yang saya lihat. Pertama, konsepnya 'smart city smart transportation', semua berbasis Android. Orang mau naik BTS itu, mau bayar tunai tidak bisa karena belum biasa menggunakan aplikasi, ini menjadi catatan dan temuan saya," ujar Hamka dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2023).

“Ada rute yang memang oke, tapi ada juga rute yang sama sekali memang kosong. Saya telusuri, persoalannya tidak ada yang mau naik BTS itu karena dia mau bayar tunai, kebiasaan bayar tunai, tidak bisa dia pakai aplikasi,” lanjut Hamka.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar asal Sulawesi Selatan tersebut meminta Ditjen Hubdat Kemenhub agar secara bertahap menerapkan skema ‘Buy The Service’ dengan konsep smart city dan smart transportation itu.

“Coba kita pikirkan, tetapi konsep smart city dan smart transportation memang sudah oke, seperti itu, tetapi kita harus pelan-pelan. Daerah ini bukan Jakarta. Jakarta saja barangkali belum bisa secara penuh, apalagi daerah. Itu yang saya lihat yang menjadi kelemahan yang harus kita evaluasi. Kebutuhan kendaraan umum sangat dibutuhkan setiap kota seperti kota Makassar, itu pasti,” tandas Hamka.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2020 lalu pemerintah melalui Kemenhub meluncurkan program “Buy The Service” sebagai upaya untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Buy The Service” merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu Bus Rapid Transit (BRT), di mana pemerintah membeli bus yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.

Skema ini diatur melalui Peraturan Menhub Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, yang kemudian diubah dengan PM Nomor 2 Tahun 2022.

Tahun 2020, skema ini dijalankan di 5 kota besar, yaitu Palembang, Solo, Medan, Yogyakarta, dan Denpasar. Kemudian menyusul Bandung, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, dan Banyumas di tahun 2021.

Dalam skema ini, pemerintah memberikan subsidi 100% terhadap biaya operasional penyelenggaraan angkutan dengan menerapkan pelayanan minimum yang ditetapkan ditambah keuntungan yang ditentukan oleh operator.

Tarif angkutan umum perkotaan akan menjadi gratis karena telah disubsidi oleh pemerintah. (Pram/fajar)