FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Anggota DPRD DKI JAKARTA Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mendukung perbaikan Jakarta International Stadium (JIS) dan area di sekitarnya agar dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai venue pertandingan olahraga.

Ia menilai revitalisasi akan membuat stadion warisan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu lebih laku.

Gilbert menyebut rencana perbaikan JIS oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta tak ada kaitannya dengan kondisi politik.

Karena JIS dibangun dengan dana pinjaman pemerintah pusat lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan BUMN PT SMI pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai Rp3,6 triliun. Kemudian sisa biaya Rp900 miliar menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"JIS harus dimanfaatkan dan utilitasnya dimaksimalkan. Operasional per tahun sekitar Rp80 miliar tidak akan sanggup ditutupi oleh PT Jakpro, mengingat beban PT Jakpro sendiri luar biasa besar karena banyaknya penugasan di era Anies Baswedan sebagai Gubernur," kata Gilbert dalam keterangannya, Jumat (14/7/2023).

Ia melanjutkan, program PEN dari pemerintah pusat telah memberi kemudahan kepada Pemprov DKI dalam pelunasan utang dengan masa pinjaman 8 tahun, masa tenggang 2 tahun dan hanya bayar cicilan pokok dengan bunga 0 persen untuk pinjaman I. Lalu bunga 5,66 persen per tahun selama 5 tahun dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman II.

Tetapi nilai biaya cicilan oleh Pemprov DKI per tahun dalam 5 tahun pertama secara kasar tetap besar, yakni Rp543,9 miliar dan Rp307,5 miliar di 3 tahun berikutnya. Angka ini pun masih di luar bunga dan beban operasional JIS Rp80 miliar per tahun.

Biaya jumlah besar ini, lanjut dia, akan menjadi beban bagi jajaran pemerintahan Gubernur setelah Anies. Oleh sebab itu, perlu pengoptimalan agar JIS bisa dipakai untuk kegiatan olahraga.

"Artinya, setelah Anies sudah tidak jadi Gubernur, cicilan akan ditanggung oleh 2 Gubernur lagi, yakni Pj Gubernur dan Gubernur DKI hasil Pilkada 2024. Sementara, di sisi lain utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga," papar Gilbert.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah pusat dalam rencana pembenahan JIS disebutnya sebagai hal yang wajar. Mengingat, ada anggaran pemerintah pusat dari perbaikan tersebut.

"Seharusnya semua pihak mendukung revitalisasi JIS melalui perbaikan yang hendak dikerjakan, bukan bermain seperti korban karena yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS bila tidak terpakai," pungkas Gilbert. (Populis)