PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhenti berutang.

Pasalnya, utang pemerintah dan BUMN kian meroket. AHY mencemaskan negara Indonesia masuk ke dalam jebakan utang.

"Kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun BUMN hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran," ungkap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik pada Jumat 14 Juli 2023 malam.

AHY mengatakan banyak negara yang ekonominya jatuh akibat terkena jebakan utang. Maka dari itu, ia berharap pemerintah dan BUMN menghentikan utang.

Baca Juga: AHY Singgung Pemimpin Negara yang Berniat Cawe-Cawe di Pemilu 2024: Jelas Nasib Demokrasi Kita dalam Bahaya

"Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang," katanya.

Putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritiki pemerintah yang tidak bisa mengatasi masalah utang. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak pernah memikirkan konsekuensi jangka panjang dari utang.

Oleh karenanya, ia dengan tegas meminta pemerintah untuk belajar dari negara yang jatuh gara-gara utang ugal-ugalan.

Baca Juga: Al Zaytun Pemberi PBB Terbesar di Indramayu, Bayar Listrik Sampai Rp170 Juta

"Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan," kata AHY.

AHY Singgung Pemimpin Negara yang Berniat Cawe-Cawe di Pemilu 2024

AHY singgung pemimpin negara yang berniat cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu 2024) mendatang.

Menurut AHY, lawan politik penguasa, diidentikkan sebagai musuh negara.

"Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," ucapnya.

AHY berpendapat, segala praktik berpolitik yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi perlu dicegah bersama. Dia mengatakan, jangan sampai terulang prahara besar, seperti tahun 1965-1966; dan tahun 1998-1999 dulu.

"Masih ada waktu. Jangan biarkan kemunduran demokrasi semakin dalam. Jangan kita lukai perasaan rakyat, agar mereka tidak menempuh caranya sendiri, dalam memperjuangkan keadilan dan hak politiknya," tegasnya.

Untuk itu, dia mengingatkan harus mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat, termasuk kemerdekaan pers.

"Kita juga harus menjamin hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa, sesuai konstitusi. Hentikan represi negara terhadap rakyat. Tingkatkan kualitas demokrasi, berdasarkan nilai kebebasan, keadaban dan kemanfaatan," pungkasnya.***